Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Diklaim Sudah Direstui DPR

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kendati Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan iuran kenaikkan BPJS pada Maret 2020.

Namun, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan MA. Bahkan kebijakan tersebut telah mendapat restu dari wakil rakyat di Senayan.

"Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX. Untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," jelas Iqbal melalui siaran pers, Jumat (15/5/2020).

Kata dia kebijakan ini sebagai upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Di mana pada tahun 2020 peserta JKN atau KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus.