Bansos Corona Tak Tepat Sasaran, KPK Salahkan Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin terdampak virus corona (Covid-19), nyatanya menuai polemik. Pasalnya, realisasi di lapangan dinilai rawan tak tepat sasaran. Mulai dari kecurigaan adanya data fiktif, hingga perubahan situasi sosial daerah yang tidak diperbarui. Sehingga data orang miskin berpotensi tidak akurat.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa yang paling sulit dari realisasi bansos ini adalah pada koordinasinya, dimana jumlah penerima seharusnya diperbarui setiap periode tertentu.

Menurut Pahala, dalam kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19, termasuk implementasi Rp 405 triliun untuk masyarakat terdampak, KPK bertindak untuk melakukan koordinasi dan monitoring, dan bukan pencegahan potensi korupsi.

"Jadi dalam penanganan covid-19 ini yang Rp 405 triliun, masuk ke tempat saya (KPK) sebagai koordinasi dan monitoring daripada pencegahannya," kata dia dalam diskusi daring Syndicate Forum, Jumat (15/5/2020) malam.

"Koordinaasi di negara kita ini memang penyakit," cetus Pahala.

Menurutnya, dari berbagai subsidi atau bansos yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, seharausnya sudah ada basis datanya. Sehingga, jika semua data itu solid, kata Pahala, tidak perlu lagi membuat pendataan baru untuk penyeluran bansos covid-19.