DPR Bantah UU Minerba Baru Tidak Nasionalis

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR membantah Undang-Undang mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru disahkan tidak nasionalis. Sebab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat keistimewaan dalam perpanjangan Kontrak yang telah habis.

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan, untuk menugaskan BUMN menggarap wilayah Kerja pertambangan yang habis masa kontraknya harus melihat kamampuannya, sebab BUMN memiliki keterbatasan.

"Jadi kita tidak mengecilkan BUMN tapi kita harus realistis. BUMN kita punya keterbatasan. Kemampuan BUMN mengelola asset load terlalu tinggi," kata Maman, di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Untuk diketahui, dalam UU Minerba yang baru ditetapkan perpanjangan kedua Perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebaga kelanjutan operasi paling lama 10 tahun.

Menurut Maman, hal tersebut bukan berarti UU Minerba yang baru tidak berpihak ke perusahaan BUMN. Namun, untuk menjaga keberlanjutan kegiatan operasi pertambangan tetap berjalan.