Wawancara Khusus Kepala LKPP Roni Dwi Susanto: Pemerintah Butuh Barang dan Jasa UMKM

Jadi pengadaan itu metodenya tidak hanya elektronik ya. Itu bisa melalui tender, tender cepat, pengadaan langsung yang tidak dibatasi nilainya, bisa juga pengadaan langsung yang di bawah Rp 200 juta, dan katalog atau e-purchasing.

Dari data kami yang melalui UMKM, yang melalui tender itu sekitar Rp 15,3 triliun, dan dimenangkan oleh mereka. Tender cepat sebesar Rp 988 miliar. Pengadaan secara langsung itu ada Rp 1,6 triliun. Penunjukan langsung Rp 1 triliun. Yang melalui e-catalog sendiri kecil, Rp 788 miliar.

Jadi sangat riskan kalau kita masukan semua barang di e-catalog. Karena syaratnya barangnya bisa berstandar, kebutuhannya berulang, ada kementerian atau lembaga yang membutuhkan, informasinya juga harus disiapkan dari awal.

Kalau untuk variasi kementerian dan lembaga mana saja yang ikut serta itu ada datanya di kami, tapi rata-rata hampir sama karena harus kami paketkan, saat ini jumlahnya 43 persen. Semua kementerian atau lembaga mencadangkan untuk pengadaan barang dan jasa secara nasional.

Tapi yang secara elektronik, itu totalnya sekitar Rp 17,06 triliun lah yang digunakan oleh perusahaan kecil. Mereka perusahaan kecil loh, bukan menengah loh, itu usaha kecil saja. Karena kewajiban kita adalah usaha kecil yang harus kita dorong. Jumlahnya kalau dari teman-teman UMKM cukup besar sekali sekitar 60 juta. Yang besar itu hanya 0,01 persen dari pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Perbandingan antara pelaku usaha kecil dan non-kecil, itu prosentasenya seberapa besar?

Kalau kita lihat dari rencana pengadaannya, itu antara 44 yang usaha kecil, berarti 56 yang usaha besar. Itu dari rencana pengadaannya ya. Usaha besar itu dari jumlahnya sedikit, tapi dari nilai usahanya besar. Untuk yang UMKM, jadi misalnya kita punya belanja totalnya Rp 63,8 triliun, itu UMKM yang melalui e-purchasing atau e-catalog itu hanya 22,2 triliun. Kecil sekali, karena di e-catalog kan tidak bisa semua usaha mikro bisa masuk. Bukan berarti kita membuat barrier, tapi banyak kementerian atau lembaga yang tidak bisa dipenuhi oleh UMKM belanjanya.

Sudah. Jadi kami masih bikin produk dalam negeri bersama Menko Marinvest, Menko Perekonomian, pak Teten. Untuk produk UMKM kita sudah berkoordinasi (dengan Menteri Koperasi dan UKM) sebelum zaman Pak Teten. Sehingga kalau lihat taging di kita tuh ada lokal impor. Tapi sekarang kita kembangkan laman UMKM, kita mulai dengan identifikasi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Jadi LKPP sekali lagi memfasilitasi barang dan jasa yang memang dibutuhkan pemerintah. Jangan sampai semua orang pingin masuk LKPP, di LKPP tidak mendorong UMKM. Semua UMKM dibutuhkan pemerintah, tapi tidak semua pemerintah butuh barang dan jasa produk UMKM.

Misalnya tukang tambal ban, itu kan usaha kecil. Kan tidak ada pemerintah yang melakukan tender atau e-purchasing jasa tambal ban. Atau dicontohkan juga kerupuk, tidak ada pemerintah yang secara spesifik haru membeli kerupuk itu. Tapi kalau ada pemda yang membutuhkan itu, toh mereka bisa melakukan tender, pengadaan langsung, pengadaan tidak langsung. Jadi jangan semua dimasukan ke dalam katalog.

Kemudian kami juga ada identifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah, kami juga melakukan rapat-rapat untuk melihat potensi produksi dan rantai pasok untuk melihat kebutuhan UMKM, karena belum tentu UMKM bisa memenuhi kebutuhan pemerintah, sehingga mungkin ada satu level lagi di atasnya yang bisa mengkoordinir dan bisa memberikan quality product sekaligus mengontrolnya, ini loh yang dibutuhkan pemerintah. Nanti saya yang jualin, kamu jual berapa saya bayar berapa. Karena pemerintah juga kan tidak langsung bisa dapat barang hari ini bayar hari ini, sementara UMKM kita kan barang dijual terima uang. Pemerintah barang ada dulu baru dibayar.

Kalau masuk katalog otomatis kita harus punya identitas mereka, yang kadang-kadang UMKM itu banyak yang sifatnya perorangan. Sehingga pada saat masuk katalog, jangan lupa katalog diklik, orang mau beli dia tidak melayani. Itu malah memberikan sanksi kepada dia. Bukan kami mempersulit UMKM masuk ke dalam e-catalog, kami juga dorong BUMN dan BUMD untuk beli barang UMKM.

Apakah ada mekanisme UMKM ini mendapat proyek langsung tanpa tender untuk mempercepat?

Jadi sangat memungkinkan sekali, yang terpenting satu, identifikasi kebutuhan. Kami selalu mendorong kementerian/lembaga, (pemerintah) daerah, tolong analisa identifikasi kebutuhannya, baru penyedianya bisa enggak dari teman-teman UMKM. Ternyata ada kebutuhan barang, misalkan penyedianya ada 10. Kalau kita tunjuk salah satu kan enggak fair juga, sementara kebutuhannya masih lama. Jadi terpaksa harus tender.

Tapi bukan berarti tender itu harus harga murah ya. Harga murah dan tercepat itu berarti barangnya sudah terstandar. Jadi otomatis kalau kita jual sama-sama sepatu Bata, mereknya sama, toko yang termurah yang kita beli.

Saat ini kalau saya telusuri ada sekitar 13 lebih (produk yang sudah tersedia). Saya urutkan saja ya, konsumsi/makanan minuman yang memang itu kebutuhan dasar, terus kemudian batik, meubelair atau peralatan kantor dan sekolahan, terus ada juga peralatan pertanian yang sederhana, kemudian bibit benih tanaman itu banyak UMKM (sebagai penyedia), barang-barang seminar gate, kemudian alat kesehatan yang non-hightech seperti keranjang untuk teman-teman yang sakit, buku pelajaran sekolah, alat peraga edukatif, peralatan permainan, dan juga jangan lupa ada konstruksi yang juga bisa dikerjakan oleh usaha kecil.

Ada juga pengantaran barang atau kurir yang bisa dikerjakan usaha kecil. Terus kemudian ada juga jasa properti, ada juga jaringan IT maupun terkait mekanikal, itu bisa juga diterapkan oleh usaha kecil. Itu yang ada saat ini. Jadi semua peluang itu ada di usaha kecil juga bisa dikerjakan, kecuali misalkan produk-produk tertentu, obat-obatan jenis tertentu.

Apa pesan untuk para pelaku UMKM yang mau masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Sangat penting sekali mendorong UMKM untuk bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, perlu disadari bahwa di dalam prinsip pengadaan, kita tetap memastikan bahwa prinsipnya harus efisien. Terus harus transparan, semua orang bisa akses dan adil, semua orang punya kesempatan yang sama, dan dipastikan nanti terjadi persaingan. Dan proses pengadaan kita juga harus akuntabel. Dan satu lagi kita mengharapkan semua kementerian/lembaga dalam sistem pengadaan, dan teman-teman UMKM tahu tujuan pengadaan.

Teman-teman UMKM juga harus tahu tujuan pengadaan. Yang nomor satu kita dorong UMKM untuk terlibat. Tapi ada 6 prinsip. Yang pertama tepat dari sisi kuantitasnya, jadi kalau pemerintah pesan 1.000 ya mereka harus bisa adakan 1.000. Terus kemudian kualitasnya, terus kemudian waktu dibutuhkannya tepat, lalu nilai harganya. Nilai harganya bukan yang murah ya sekali lagi, biaya yang tepat itu misalnya oh iya pantes ini harganya Rp 60 ribu, dibandingkan impor yang 50 ribu. Karena ini lokal jadi kita harus prioritaskan yang lokal. Dan yang terakhir, penyedianya juga tepat. Jangan sampai walau usaha kecil, jari enggak mungkin saya mau ke tukang jahit untuk pesan pakaian dan seragam, tetapi saya pesannya ke tukang bangunan. Jangan sampai ada usaha kecil yang palu gada, apa lu minta gua ada. Enggak bisa.

Kami ingin UMKM berbenah. Dan saya yakin teman-teman di kementerian/lembaga sudah banyak sekali yang membina UMKM. Kita ingin UMKM kita bangkit dengan menunjukan kualitas. Tidak perlu yang langsung bersaing dalam artian mengalahkan produk impor, tapi dengan keberpihakan kita bangga dengan buatan Indonesia itu penting