Cabut Status CPNS Seorang Difabel, Ini Penjelasan BPK

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) membuka formasi untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk formasi bagi penyandang disabilitas.

Hal ini sebagai respons terhadap pemberitaan di beberapa media massa, di mana disebutkan bahwa terjadi dugaan diskriminasi CPNS disabilitas oleh BPK.

Dalam hal ini BPK menyatakan bahwa BPK telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BPK juga sudah menyampaikan penjelasan kepada LBH Padang tanggal 16 April 2020 atas surat permintaan penjelasan dari LBH Padang tertanggal 13 Maret 2020, tentang pemberhentian dengan hormat CPNS atas nama Alde Maulana.

BPK perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Pada penerimaan CPNS tahun 2018, BPK memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas, dengan membuka 11 Formasi Disabilitas untuk mengisi pemeriksa yaitu Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama. Dari hasil seleksi CPNS tersebut, BPK menerima 11 orang CPNS Formasi Disabilitas, salah satu diantaranya adalah Alde Maulana.

Dalam proses pengangkatan untuk menjadi PNS, dari 11 orang CPNS penyandang disabilitas, 10 orang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS.

“Pada prinsipnya, BPK dalam setiap penerimaan CPNS selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi peserta disabilitas dan non disabilitas. Dalam pelaksanaa proses pelaksanaan penerimaan CPNS di BPK ataupun proses CPNS diangkat menjadi PNS selalu dilakukan monitoring dan reviu berjenjang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Jenderal untuk memastikan seluruh proses terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/5/2020).

Satu yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS adalah Sdr. Alde Maulana, berdasarkan hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh RSPAD Gatot Subroto yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, CPNS harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Selanjutnya, untuk dapat diangkat sebagai PNS, para CPNS tersebut harus memenuhi serangkaian persyaratan, diantaranya adalah lulus diklat dasar dan lulus uji kesehatan.