Tapera Bebani Pengusaha di Tengah Pendemi

Panitia Seleksi Tapera — Pembukaan Pendaftaran Calon Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hanya membuat kegaduhan baru dan sangat memberatkan pengusaha dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Inikan kondisi lagi susah. Hal-hal yang masih sifatnya masa depan, seperti tabungan itu sifatnya seharusnya dihindarkan dulu, jangan menambah-nambah kerunyaman. Lima puluh persen bagi karyawan kan berat. Selain itu, juga banyak sekali pungutan-pungutan. Pengusaha juga berat. Bukan itu dulu yang harus dikeluarkan, hanya membuat kegaduhan baru saja,” kata Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono kepada Liputan6.com, Senin (8/7/2020).

Ia pun menyarankan agar pemerintah menunda PP Tapera tersebut, karena jangka waktunya pun masih lama, yakni 7 tahun. Bahkan, dirinya mengatakan bagi perusahaan untuk bertahan hidup saja sudah susah, apalagi ditambah dengan adanya Tapera.

“Nanti saja, meskipun jangkanya 7 tahun, kan 7 tahun paling lama kita itu untuk bertahan hidup saja sudah susah. Itu jangan ditambah lagi dengan segala sesuatu yang menakutkan, yang membuat gelisah kita semua,” katanya.

Lebih lanjut Sutrisno menegaskan, seharusnya dalam kondisi saat ini pemerintah harus membuat ketenangan untuk bisa mempertahankan pengusaha agar bisa survive.

“Tapera itu ditangguhkan dulu-lah, nanti saja dipikirkannya tidak usah sekarang dulu. BP Jamsostek ada, ini itu, banyak sekali pungutan-pungutan sekarang ditambah lagi ada Tapera. Tidak tepat malah membuat keseraman baru,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Dampak bagi Perusahaan

Menurut dia, jika memikirkan bagaimana agar terus bertahan bagi perusahaan, maka ekonomi Indonesia juga akan terbantu ke depannya dalam proses recovery.

Namun jika tidak begitu, maka perusahaan-perusahaan akan bangkrut dan lapangan pekerjaan akan hilang. Begitu pun dengan ekonomi negara juga akan susah lagi ketika akan bangkit, karena proses produksi dari para pengusaha hilang ekonomi tidak berjalan baik.

“Kita seharusnya yang dipikirkan itu survive-nya orang-orang dulu supaya tidak bangkrut. Kalau pelaku ekonomi itu bangkrut, untuk bangkit lagi itu susah, lapangan pekerjaan akan hilang. Kita harus mawas dulu,” katanya.

Demikian, Sutrisno menyarankan kembali agar pemerintah jangan membuat kebijakan-kebijakan yang menakut-nakuti para pengusaha dan pihak lainnya, karena hal itu bisa mengurangi produktivitas perusahaan dan karyawannya.