Benarkah RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak ke Pengusaha Dibanding Pekerja?

Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Panja RUU Ciptaker asal Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis meminta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menjawab sejumlah pertanyaan dan kecemasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Salah satunya terkait kecemasan bahwa RUU usulan pemerintah tersebut berpihak kepada pengusaha.

"Ada kekhawatiran yang disampaikan terhadap RUU Ciptaker ini. Salah satunya apa betul RUU Ciptaker ini lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan pekerja," kata dia, di ruang rapat Baleg, Selasa (9/6/2020).

Pertanyaan kedua terkait peran dan fungsi pelaku usaha, khususnya swasta dalam upaya penciptaan lapangan kerja. Apakah pelibatan pelaku usaha swasta dalam penciptaan lapangan kerja menandakan bahwa pemerintah sudah tak sanggup menjalankan tugasnya sebagai pencipta lapangan kerja bagi rakyatnya.

Jawaban terhadap pertanyaan masyarakat itu tentu harus datang dari pelaku usaha sendiri. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pihak yang memang memiliki kompetensi untuk menjawabnya.

"Kedua di RUU ini setelah saya baca kenapa pengusaha-pengusaha swasta tersebut sangat diperlukan sebanyak mungkin untuk menciptakan lapangan kerja. Apa memang konteksnya demikian. Apa negara tidak bisa lagi memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia. Kenapa harus melibatkan pengusaha swasta," ungkapnya.

"Kenapa RUU ini diperlukan. kenapa begitu mendesak untuk disahkan. Dari sisi kepentingan pengusaha dan lapangan kerja apa urgensinya RUU Cipta Kerja ini segera mungkin disahkan," imbuh dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari 6 menteri yang datang.

2 dari 2 halaman

Indonesia Kalah Saing

Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law — Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) memberikan keterangan usai penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dalam kesempatan yang sama, dia pun mengungkapkan keprihatinan karena Indonesia kalah bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi. Sebagaimana dalam laporan Kadin, indonesia menempati urutan kedua terendah dari 6 negara tujuan investasi.

"Dari 6 negara, Indonesia, India, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kita nomor dua terendah.Bahkan kita jauh sangat tertinggal dibandingkan Vietnam," ujar dia.

Bahkan ada investor yang lari meninggalkan Indonesia lantaran rumitnya proses perizinan di tanah air. Investor tersebut kemudian lebih memilih menanamkan modal di negara tetangga.

"Tadi disampaikan bagaimana Samsung yang berniat ke Indonesia, kemudian karena pemberian izin yang begitu susah bahkan berbelit-belit, akhirnya lari ke Vietnam. Vietnam menikmati USD 40 miliar per tahun ekspornya, tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com