Anggaran Negara Bengkak Akibat Data Bansos Tak Terpadu

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pentingnya memiliki sebuah data terpadu dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama dalam menghadapi masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Jika tidak, Suharso menyatakan, maka pengeluaran negara akan membengkak. Dalam hal ini, ia coba menceritakan kisah petani yang gagal memperoleh bansos lantaran tak tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Maka ketika misalnya petani pada waktu lalu melalui Kementan mereka tidak kebagian peroleh bansos, sementara mereka masuk kategori orang yang perlu dibantu berdasarkan data tani, itu dia tidak klop dengan data DTKS," ungkapnya dalam sesi teleconference, Rabu (10/6/2020).

"Sehingga terjadi penambahan orang dalam target pembagian bansos ini. Akibatnya itu bertambah. Kalau itu bertambah itu akan jadi beban untuk anggaran negara," dia menambahkan.

Menurut Suharso, satu data penduduk merupakan kunci sukses yang tidak bisa ditawar dalam penyaluran bansos. Dia menilai, negara sebenarnya sudah memiliki data yang dihimpun oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

"Mustinya kan data di dukcapil jadi basis data untuk penduduk Indonesia, dan tinggal informasi apakah yang bisa kita pertautkan dengan profil penduduk dimanapun dia berada," ujar dia.

"Jadi menurut saya kita mustinya bisa menggunakan data basis dukcapil sebagai data perorangan. Kan di dukcapil selain administrasi kependudukan juga ada data sipil," imbuh Suharso.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: