Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bakal Jadikan Kalteng Lumbung Pangan Baru

Daerah Irigasi Seluas 4.680 Hektare di Karanganyar dan Sragen Bakal Disuplai Bendungan Gondang — © Kementerian PUPR.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana dari lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

"Saya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).

"Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik," dia menambahkan.

Dalam kunjungannya, Menteri Basuki juga turut meninjau beberapa daerah irigasi (DI) seperti DI Rawa Dadahup, DI Rawa Palingkau, dan DI Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas.

"Sejumlah infrastruktur yang ditinjau diantaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi. Sebab penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan, agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng," tegasnya.

Dari 165 ribu hektare (hak lahan potensial tersebut, seluas 85.500 ha merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 ha sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.

Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran mencapai sebesar Rp 1,9 triliun untuk periode 2021 dan 2022.

Sedangkan dari 85.500 ha lahan fungsional, sekitar 28.300 ha yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 ha lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun.

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 ha senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 ha senilai Rp 484,3 miliar, dan 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.

Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik, yakni rehabilitasi seluas 1.210 ha dengan anggaran Rp 26 miliar dan dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar.

Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di DI Rawa Tahai seluas 215 ha senilai Rp 9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020. DI Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp 4,1 miliar dengan progres 29,1 persen.

Kemudian, DI Tambak Bahaur seluas 240 ha senilai Rp 3,9 miliar dengan progres 27,2 persen, dan DI Rawa Belanti seluas 560 ha senilai Rp 8,2 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ide kreatif datang dari sekumpulan bocah di Desa Sampang Agung, Kutorejo, Jawa Timur. Setelah hujan datang, bocah-bocah tersebut menggunakan saluran irigasi menjadi wahana permainan.

2 dari 2 halaman

Tahap Rehabilitasi

Tingkatkan Indeks Pertanaman, Kementan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Badung — Rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Dalam melakukan rehabilitasi, Menteri Basuki berpesan perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah.

"Artinya rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisik nya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik. Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi dan ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya," imbuhnya.

Dikatakan Menteri Basuki, pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.

"Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut akan menambah produktivitas padi sebesar 2 ton per ha," pungkasnya.