PLN Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik, Simak Penjelasan Lengkapnya

Selisih inilah yang kemudian ditagihkan pada rekening Juni saat PLN telah melakukan pencatatan riil. Baik melalui petugas catat meter ataupun laporan mandiri pelanggan melalui whatsapp.

Dia mencontohkan pemakaian pelanggan listrik pada Desember 55 kWh, Januari 50 kWh, dan Februari 45 kWh. Maka pemakaian di bulan Maret yang ditagihkan di bulan April rata-ratanya sebesar 50 kWh. Kemudian untuk tagihan Mei jika dirata-ratakan akan mendapatkan 48 kWh.

Jika diasumsikan selama pandemi pemakaian listrik meningkat dan sama tiap bulannya sebesar 70 kWh, maka ada kekurangan tagih pada pemakaian bulan Maret 20 kWh, bulan April kurang 22 kWh, dan bulan Mei 70 kWh. Sehingga tagihan di bulan Juni menjadi 112 kWh.

"Inilah yang membuat peningkatan kWh akibat skema rata-rata 3 bulan, juga karena ditetapkan PSBB" kata dia.

Akibatnya seolah-olah terjadi lonjakan tagihan listrik dan membuat pelanggan kaget. Padahal pemakaian yang riil setelah PLN bisa melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan.

Untuk mengatasi hal tersebut, PLN memberlakukan perlindungan pada pelanggan yang mengalami lonjakan tarif listrik diatas 20 persen. Sehingga pada Juni hanya ditagihkan sebesar 40 persen dari kenaikan tagihan. Carry over sebesar 60 persen dari kenaikan diangsur 3 kali mulai rekening Juli 2020.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan yang dilakukan oleh PLN sudah cukup fair. Hanya saja komunikasi yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan masih kurang lancar.

Demi menjamin transparansi dan memenuhi harapan masyarakat, Purbaya akan melakukan sampling kepada 10 persen pelanggan mengadu. Dia akan melihat catatan rekening pelanggan selama 12 bulan kebelakang.

Hal ini dilakukan agar masyarakat percaya, dalam proses ini pemerintah melakukan pengecekan berkali-kali. Hasilnya pun akan dipublikasikan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, guna memastikan validitas data dan verifikasi, Purbaya akan meminta data pelanggan yang dijadikan sampel dari sistem PLN dan meminta BSSN untuk memeriksa sistem PLN. Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN. Tim juga berencana untuk melakukan survei lapangan langsung ke rumah pelanggan yang melakukan pengaduan dan menjadi sampel.

"Supaya masyarakat mengerti kalau kita sudah betul-betul double check. Kami akan publikasikan ceknya seperti apa sehingga tidak ada pertanyaan yang meragukan lagi", kata Purbaya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com