Berdayakan Masyarakat, PLN Banten Kembangkan Program Domba Listrik

PLN UID Banten melalui CSR PLN, kucurkan Rp 200 juta untuk memberdayaan masyarakat usaha berkelanjutan yang dimulai dengan peternakan domba. (Dok PLN)

Liputan6.com, Jakarta - PLN UID Banten melalui CSR PLN, kucurkan Rp 200 juta untuk memberdayaan masyarakat usaha berkelanjutan yang dimulai dengan peternakan domba. Domba Listrik (Dolis) adalah nama dari program pemberdayaan tersebut.

Bantuan diberikan kepada masyarakat di empat lokasi, yaitu di Desa Dangdeur Kecamatan Jayanti, Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek, Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler, dan Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg.

"Semua ada di wilayah Kabupaten Tangerang, bantuan senilai Rp 200 juta dalam bentuk kandang dan 20 domba setiap kandangnya,"ungkap Manager Komunikasi PLN UID Banten, Eman, pada peresmian program di Desa Pasir Ampo.

Eman juga mengatakan, program Dolis adalah program perdana yang dicetuskan PLN Banten. Sehingga, diharapankan bantuan ini bisa berkembang dengan baik dan bisa di tularkan ke masyarakat yang lebih luas lagi.

"Khairunnas anfa uhum linnas, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang banyak memberi manfaat. Dombanya bisa berkembang biak dan bisa sebagian dibagikan untuk masyarakat sekitarnya lagi," kata Eman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PT PLN (Persero) memperkirakan adanya potensi penghematan sekitar Rp 44,32 miliar per bulan dari pengoperasian tol listrik yang menghubungkan Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak 19 September 2019.

2 dari 3 halaman

Dirut PLN: Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik sejak Januari 2017

PLN Tunda Proyek Listrik Demi Penyelamatan Operasional — Pekerja memperbaiki kabel listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 3 Lontar, di Kabupaten Tangerang, Rabu (29/4/2020). PLN (Persero) memutuskan untuk menunda sejumlah proyek listrik meski berpotensi mengganggu jalannya program 35.000 MW. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya, PT PLN (Persero) memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menanggapi banyaknya keluhan warga yang mengaku tagihan listrik mereka membengkak saat PSBB.

Dalam Rapat DEngar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direktur Utama PLN hari ini, Rabu (17/6/2020), Dirut PLN, Zulkifli Zaini, menjelaskan bahwa lonjakan kenaikan tarif listrik tidak disebabkan adanya kenaikan tarif listrik ataupun adanya subsidi silang.

Rupiah Menguat Terdorong Stimulus Infrastruktur AS

"Sebagaimana telah diputuskan antara pemerintah dan DPR kenaikan tarif list adalah ranah dan kemewangan pemerintah dan PLN dalam posisi dalam posisi untuk menjalankan kebijakan tersebut," jelas Zulkifli.

Pemerintah telah memutuskan sejak Januari 2017 bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan meskipun berdasarkan perhitungan operasional harga keekonomian produksi listrik tersebut sudah mengalami perubahan dalam 3,5 tahun terakhir.

Adapun perubahan yang dimaksudkan merupakan akibat dari adanya perubahan kurs terhadap dollar, harga BBM di pasar Indonesia, dan inflasi sepanjang waktu tersebut yang rata-rata per tahunnya berkisar 3 sampai 4 persen berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

3 dari 3 halaman

Mekanisme Penagihan

20170621-PLN Berikan Diskon Biaya Penyambungan Tambah Daya-Antonius — Petugas PLN melakukan penyambungan penambahan daya listrik di Jakarta, Rabu (21/6). Menyambut lebaran, PLN memberikan bebas biaya penyambungan untuk rumah ibadah dan potongan 50 persen untuk pengguna selain rumah ibadah. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Lonjakan tagihan tersebut, kata Zulkifli, karena mekanisme penagihan penggunaan rata-rata tagihan 3 bulan terakhir akibat kebijakan PSBB.

"PLN telah memutuskan pada bulan april dan Mei tidak dilakukan pencatatan meter pada rumah-rumah pelanggan dengan tujuan untuk melindungi pelanggan dari resiko penularan virus karena proses pencatatan harus dilakukan dari setiap rumah pelanggan," kata dia.

Selain itu, petugas juga tidak melakukan catat meter karena di beberapa tempat menutup total akses keluar masuk bagi yang bukan warga daerah mereka untuk menghindari penularan virus Covid-19.