Sukses

BLT Dana Desa Banyak Dikritik, Ini Kata Menteri Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pemerintah terus melakukan evaluasi dan pendataan agar bantuan ini menjadi tepat sasaran

Liputan6.com, Jakarta Banyaknya keluhan masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dinilai tidak tepat sasaran, membuat penyaluran BLT ini menjadi permasalahan yang cukup pelik di akar rumput.

Menanggapi hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri, menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan pendataan agar bantuan ini menjadi tepat sasaran.

"Karena dari perjalanan yang kita cermati sampai hari ini, laporan-laporan terkait dengan ini, pertama, terkonfirmasi kemudian termasuk dalam pendataan di BLT dana desa," sebutnya dalam konferensi pers, Senin (22/6/2020).

Yang kedua, lanjut dia, terkonfirmasi memang tidak masuk kategori karena termasuk kehilangan mata pencaharian namun asetnya dinilai masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Ya gampangannya tabungannya juga banyak lah, akhirnya oleh tim pendata relawan desa lawan Covid-19 di tingkat desa tidak dimasukkan kemudian mereka komplain," ujar dia.

"Nah komplainnya (soal BLT) itu kemudian mengalir kemana mana tetapi setelah dikonfirmasi kenyataanya seperti itu," sambung Gus Menteri.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Punya Mobil tapi Protes Tak Terima BLT

Gus Menteri mencontohkan salah satu kasus yang sempat viral di jagad maya, yakni ada warga yang protes karena tidak mendapatkan BLT Dana Desa.

Namun setelah ditelusuri, ternyata warga tersebut baru saja mengambil kredit mobil. Hal seperti inilah yang dianggap Gus Menteri masih memiliki cukup tabungan untuk bertahan hidup, sehingga mestinya tidak termasuk dalam penerima BLT Dana Desa.

"Namun demikian, kita juga setiap hari melakukan pendataan terhadap aduan yang masuk untuk dicermati betul berbagai permasalahan yang ada di lapangan, juga termasuk masalah yang terkait dengan adanya warga yang belum menerima apapun dari jaring pengaman sosial," kata Gus Menteri.