Sukses

Ekonom: Pemulihan Ekonomi Vietnam dan Malaysia Lebih Cepat Dibanding Indonesia

Per 7 Juni 2020 Vietnam memastikan belum ada kematian akibat Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menangani pandemi Corona. Alasannya, penanganan yang meleset justru akan membuat investor asing tidak mau menanamkan modal di Indonesia tetapi memilih ke negara lain.   

Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan, pemerintah harus memiliki banyak cara agar tidak tertinggal jauh dalam peta persaingan ekonomi di Asia Tenggara. Saat ini, Vietnam, Malaysia, dan Thailand dianggap lebih cermat dalam merespons pandemi Covid-19.

"Kita perlu waspada, karena Vietnam, Malaysia, dan Thailand merupakan saingan kita dalam perdagangan global dan dalam menarik investor asing. Apalagi mereka juga cermat dalam menangani pademi ini," ujar dia dalam diskusi virtual via Zoom, Selasa (23/6/2020).

Alhasil, sambung Ryan, ketiga negara tersebut bisa mewujudkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat ketimbang negara lainnya termasuk Indonesia.

Apalagi, per 7 Juni 2020 Vietnam memastikan belum ada kematian akibat Covid-19. Bahkan negeri favorit investor tersebut, mengkonfirmasi 328 orang telah dinyatakan sembuh belum dari 349 pasien positif Covid-19.

Sedangkan, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Tercatat per 22 Juni 2020 angka kematian mencapai 2.500 orang, bahkan beberapa hari terakhir terjadi lonjakan penularan Covid-19 hingga 1000 orang per hari.

Jika kondisi ini di biarkan, Ryan menyebut para investor akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara bebas Covid-19. Imbasnya Indonesia akan kalah bersaing dari negara kawasan Asia Tenggara lainnya karena belum bisa memerangi pandemi Covid-19.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Sudah Terarah

Meski begitu, dia menganggap desain kebijakan yang diputuskan pemerintah Indonesia telah proporsional dan terarah. Sehingga, penanganan pandemi Covid-19 akan terus membaik.

"Mari kita eksekusi dengan baik dan terus dalam koridor good governance untuk menghindari masalah di kemudian hari, potensi fraud, moral hazard dan sebagainya," pungkas Ryan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com