Berkaca Kasus Geprek Bensu, Pengusaha Diingatkan Soal Hak Kekayaan Intelektual

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan hak kekayaan hak kekayaan intelektual produk mereka untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat. Dengan merek yang secara legal telah didaftarkan, juga akan melindungi konsumen karena dapat mempermudah penelusuran jika terjadi sesuatu.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris mencontohkan kejadian yang sempat viral terkait klaim merek Geprek Bensu.

"Pada sudah tahu kan, karena dia awalnya nggak clear. Ada I'Am Geprek Bensu, sama Geprek Bensu. Biasanya kalau memang masih dikit, tidak berantem, tapi kalau duitnya udah banyak pasti jadi berantem," singgung Freddy dalam webinar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM, Selasa (23/6/2020).

Untuk itu, Freddy mengingatkan kepada para pelaku usaha yang lain agar segera mendaftarkan kekayaan intelektual (KI), baik merek, desain atau logo, kemasan, dan hal terkait lainnya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

"Jadi jangan sampai kaya gini, ya temen-temen. Sekarang mulai uruslah, merek, desain, uruslah. Karena jangan sampai kalau sudah besar, uangnya sudah banyak, menghasilkan, untungnya banyak, (kemudian) ribut, kita bigung," kata dia.