Skenario Bappenas Tangani Kemiskinan Lewat SEPAKAT

Gubernur Anies Klaim Kemiskinan DKI Jakarta Terkecil di Indonesia — Kondisi permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta berhasil mencapai persentase penduduk miskin terkecil dalam lima tahun terakhir, 3,42 persen pada tahun 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan, dampak wabah Covid-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, serta terbatasnya akses pelayanan dasar.

Untuk mengatasi hal tersebut sekaligus sebagai upaya menekan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun strategi reformasi perlindungan sosial.

"Prasyarat dalam strategi tersebut adalah penyempurnaan data kemiskinan yang harus dimulai dari tingkat desa," kata Suharso webinar Pemanfaatan SEPAKAT untuk Pemulihan Dampak COVID-19 Terhadap Sosial Ekonomi Daerah, Rabu (24/6/2020).

Bappenas mengusulkan penyusunan social registry yang mencakup 100 persen penduduk, dimulai dengan digitalisasi monograf desa, sehingga perlu ada penguatan sistem perencanaan berbasis bukti di tingkat daerah.

Sebelumnya, pada 2018 lalu, Bappenas telah merilis Sistem Perencanaan Penganggaran, Pemantauan Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, pengentasan kemiskinan ekstrem yang berbasis bukti adaptif terhadap bencana.

"SEPAKAT sudah punya kerangka pikir yang menjadi dasar pemikiran proses analisis dalam SEPAKAT dan kita menggunakan lima pertanyaan kunci di sini," ujar Wakil Direktur Analisis Data dan Pemetaan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Widaryatmo dalam kesempatan yang sama.

"Terkait dengan Covid-19, kita coba membuat framework yang lebih tajam bagaimana kita menangkap isu-isu Covid-19 tersebut.," sambung Widaryatmo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi memutuskan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu untuk jutaan petani miskin di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Bantuan tersebut diberikan agar petani dapat terus menanam di periode berikutnya.

2 dari 2 halaman

Identifikasi Masalah

20160608-Wajah Kepadatan Penduduk Ibu Kota yang Carut Marut-Jakarta — Pemandangan perkantoran dan permukiman padat penduduk dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelum melakukan analisis, kata Widaryatmo, terlebih dahulu harus mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari analisis tersebut. Dalam hal ini, Widaryatmo menjelaskan lima pertanyaan kunci terkait Covid-19.

Adapun pertanyaan kunci yang dimaksudkan meliputi, pertama, mengapa mereka tertinggal, kemudian apakah mereka bekerja, apakah mereka terlayani, apakah mereka terlindungi, serta apakah kondisi dan kebijakan fiskal kondusif.

Dari perumusan sasaran tersebut, maka akan diteruskan oleh sistem SEPAKAT yang dapat diakses melalui laman https://sepakat.bappenas.go.id, sehingga diperoleh gambaran mengenai penanganan dan pemulihan Covid-19 di tiap daerah sesuai potensi masing-masing.