Liputan6.com, Jakarta Program Satu Desa Satu Miliar merupakan program unggulan pemerintah kabupaten yang telah direalisasikan. Program ini diproyeksikan untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan daerah khususnya yang ada di wilayah perdesaan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming mengatakan, sejak program tersebut diluncurkan, tidak sedikit perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan.
Baca Juga
“Hasil pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut terlihat dari realisasi program Satu Desa Satu Miliar seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, terbangunannya sarana perkantoran dan fasilitas umum di desa, serta terbangunnya sarana pengairan dan air bersih,” kata Maming dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020).
Advertisement
Lanjut Maming, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, dalam kegiatan khususnya ekonomi desa yang perlu menjadi catatannya yakni dana satu miliar sudah terlaksana, ketika dirinya menjadi Bupati Tanah Bumbu dan kebetulan waktu itu belum bersifat 100 persen Rp 1 miliar, masih Rp 500 juta.
“Pada saat itu, Kabupaten Tanah Bumbu sudah memberikan dana satu miliar satu desa melalui APBD Kabupaten Tanah Bumbu dan kita melaksanakannya," katanya.
Tentunyam melalui program pembangunan Satu Desa Satu Miliar ini, Maming mempertanyakan mengenai proses pembangunan secara umum yang sudah berjalan lancar atau belum, guna mempercepat kebutuhan pembangunan di desanya masing-masing.
"Dalam perjalanan program pembangunan dana Satu Desa Satu Miliar, yang saya tidak tahu sampai sekarang apakah sudah update peraturannya. Tidak ada anggaran operasional kepala desa, padahal ada anggaran pusat," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Fokus ke 3 Hal
Secara konseptual, pelaksanaan Program Satu Desa Satu Miliar juga lebih difokuskan untuk tiga hal bidang pembangunan yaitu bidang insfrastruktur, pendidikan, dan bidang kesehatan.
Melalui program ini pula, pemerintah desa diberikan keleluasaan sebesar-besarnya, untuk melakukan inisiasi dalam menentukan rencana pembangunan prioritas apa saja yang akan direalisasikan sebagai bentuk representasi aspirasi masyarakat desa.
"Realisasi program pembangunan tersebut telah menjadi jawaban atas berkembangnya aspirasi masyarakat luas yang mengharapkan upaya nyata dari pemerintah daerah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), daya saing dan kesejahteraan," ungkapnya.
Ia berharap Dana Satu Desa Satu Miliar dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah perdesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui program tersebut, dinamika pembangunan perdesaan juga diharapkan lebih merata sehingga kesenjangan sosial dengan masyarakat perkotaan bisa diminimalkan.
"Saya tahu betul bahwa insentif ini berharga untuk kepala desa. Sebab, ayah saya dulu kepala desa. Menjadi kepala desa saat itu merupakan pengabdian, sehingga ada perencanaan yang sesuai kebutuhan rakyatnya masing-masing," pungkasnya.
Advertisement