BI Siap Berbagi Beban dengan Pemerintah Hadapi Corona

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5 Persen — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019). RDG tersebut, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 5 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan siap berbagi beban dengan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sejak 16 April 2020, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN jangka panjang di pasar perdana sebesar Rp 30,3 triliun baik melalui lelang utama, green shoe option dan private placement.

"Kami sudah membeli SDN di pasar perdana sebesar Rp 30,3 triliun," kata Perry dalam Webinar Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibilitas, Kecepatan dan Risiko Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Sabtu (27/6).

Saat ini posisi kepemilikan SBN oleh BI per tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp 447,55 triliun. Jumlah ini termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 166,2 triliun.

Bos Bank Indonesia ini telah bersepakat dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menyediakan pendanaan APBN yang lebih cepat. Cara ini dianggap Perry sebagai upaya bank sentral berbagi beban dengan pemerintah.

"Bank Indonesia siap untuk menyediakan pembiayaan untuk pemerintah dengan berbagi beban dan BI juga siap melakukan lebih dari itu," kata dia.

Tentu saja, Perry menambahkan dalam hal ini dikonsultasikan dengan sejumlah pihak mulai dari DPR, BPK dan berbagai pihak berwenang. "Kami juga sudah bicara dengan Kementerian Keuangan, DPR, BPK dan berbagai pihak untuk berbagai hal," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

UMKM Banyuwangi produksi APD

2 dari 2 halaman

BI Siapkan 4 Program Selamatkan UMKM dari Pandemi Corona

25 Produk UMKM di Banyumas memasuki toko retail modern. (Foto: Liputan6.com/Galoeh Widura)

Semakin semarak penggunaan uang elektronik, maka Mei tahun 2019 Bank Indonesia telah meluncurkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025.

Karena saat ini perkembangan teknologi digital di sektor keuangan berkembang sangat pesat. Kebijakan sistem pembayaran pun difokuskan pada penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital.

Untuk melengkapi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan pengembangan UMKM serta strategi ekonomi dan keuangan inklusif.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menyebutkan ada tiga pilar kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia, yakni korporatisasi, kapasitasi, dan pembiayaan.

“Potensi digital itu sangat cepat untuk menginklusi keuangan dan ekonomi UMKM. Kita sering membuat inklusi keuangan melalui bank, tapi tidak semua masyarakat membuka akun, dengan digital bisa lebih cepat,” kata Perry dalam webinar Transaksi Sehat Menggunakan QR Code Indonesian Standart (QRIS) di Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal, Rabu (24/6/2020).

Lebih lanjut ia menyampaikan empat program Bank Indonesia untuk penyelamatan UMKM dalam mendukung paket kebijakan darurat Pemerintah, terdapat dalam Perppu no 1 tahun 2020, yakni pertama, mengomunikasikan kebijakan darurat covid-19. Kedua, meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan virtual.

Ketiga, sinergi aksi mempercepat akses pembiayaan atau permodalan. Dan keempat, mendorong digitalisasi pembayaran dan pemasaran.