Anggota DPR Sindir Sri Mulyani: Katanya Menteri Terbaik, Tapi Hobi Utang ke BUMN

DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Rapat dijalankan untuk membahas rincian utang pemerintah kepada BUMN yang menumpuk dari beberapa tahun ke belakang.

Adapun, PT KAI menyampaikan kekurangan bayar pemerintah sebesar Rp 257 miliar, sementara Jasa Marga menyampaikan nilai Rp 5,02 triliun.

Di sela sesi diskusi, salah satu anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dianggap lalai karena tidak kunjung membayarkan utang pemerintah kepada BUMN.

Menurut Andre, ketika nilai utang tersebut sudah diaudit BPK di tahun yang sama, harusnya Menkeu segera membayarkannya ke BUMN karena BUMN membutuhkan dana itu untuk bisnis mereka.

"Jangan diulur-ulur. Katanya Menteri terbaik, tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri tapi juga ke BUMN kita," ujar Andre kepada peserta rapat.

Andre bilang, 'berutang' sudah jadi penyakit pemerintah, khususnya Menkeu. Menurutnya, BUMN selalu dibebankan dengan tugas negara, tapi pemerintah justru menumpuk utang dari tahun ke tahun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla atau JK bersilaturahmi dengan Wapres Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara. JK ditemani Menkeu Sri Mulyani selaku Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

2 dari 4 halaman

Harapan

DPR Gelar Sidang Pembuka Masa Persidangan IV — Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun (kedua kiri berdiri) saat menghadiri paripurna pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan IV 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2020). Rapat beragendakan penyampaian fraksi atas kerangka ekonomi makro. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ke depannya, Andre berharap pemerintah memperhatikan betul 'kebiasaan' berutang kepada BUMN-BUMN. Dia juga meminta agar kesimpulan rapat kali ini jadi teguran yang tegas untuk Menkeu agar tidak hobi berutang.

"Ini supaya jadi kesimpulan rapat ke depan, sekali lagi kita harus tegas kepada Menteri Keuangan, katanya terbaik, jangan hobi berutang kepada BUMN-BUMN kita," katanya.

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Ingin Seluruh Jajaran Kemenkeu Bersatu Layaknya Sapu Lidi

20160930- Sri Mulyani Umumkan Tarif Cukai Rokok 2017-Jakarta- Faizal Fanani — Menkeu Sri Mulyani mengumumkan besarnya tarif cukai rokok 2017 di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai yang baru melalui Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.010/2016. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada Kemententerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Sebagai bendahara negara, Kemenkeu menjadi bagian yang vital, utamanya dalam situasi tak menentu seperti saat pandemi seperti ini.

Sinergi antar lembaga yang berada di dalam lingkup Kemenkeu menjadi penting agar tercipta keselarasan dan akselerasi maksimal.

"Sinergi adalah kata yang sederhana, yang jika dilaksanakan perlu effort atau usaha lebih, namun jika berhasil dampaknya luar biasa. Ibarat lidi, menjadi kurang berarti jika sendiri-sendiri, tapi jika batang-batang lidi dikumpulkan menjadi satu, ia akan menjadi sapu dengan fungsi yang luar biasa," seperti dikutip dari laman Instagram pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (30/6/2020). ⁣⁣

Adapun sinergi yang dimaksudkan yakni melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Lembaga National Single Window (LNSW) yang bersinergi mencari solusi dan inovasi untuk melakukan akselerasi dalam meningkatkan daya saing, meningkatkan kredibilitas dan efektifitas APBN, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta meningkatkan peringkat Ease Of Doing Business (OEDB) di Indonesia. ⁣⁣

Sebagai bagian dari sinergi, keempat unit tersebut melakukan secara rutin program secondment sebagai bentuk kalibrasi pemahaman yang seragam, peningkatan kapasitas SDM, serta update isu terkini.

"Jadi anda semuanya yang masuk dalam secondment ini, saya harap pertama attitudenya bahwa ini bukan sebagai tambahan beban, ini justru adalah privilege yang anda bisa peroleh untuk bisa menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk bisa meningkatkan kinerja anda sendiri maupun kinerja unit, maupun Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani dalam video singkat di Instagram tersebut.⁣

4 dari 4 halaman

Fokus Mengukur Kinerja

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Secara tegas, Menkeu berpesan kepada para peserta Secondment, agar mereka fokus mengukur kinerja sinergi tersebut dalam dua hal, yaitu penerimaan negara harus naik dan pelayanan terhadap publik harus ditingkatkan menjadi lebih baik.

"Bekerjalah lebih efektif dan efisien dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi di mana masyarakat dan dunia usaha dihadapkan pada hal yang serba tidak pasti, disinilah peran Kemenkeu sangat ditunggu untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan pemulihan ekonomi," tutur Sri Mulyani. ⁣⁣

"Terus belajar, terus berusaha keras, serta terus jaga profesionalisme dan integritas!⁣" pungkas dia.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Utang
Bisnis
Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda.
Lihat Selengkapnya
Utang
utang BUMN
utang pemerintah