BPH Migas Dukung Aceh Jadi Kawasan Industri Berbasis Gas

BPH Migas sesuai dengan tugas fungsinya dalam mendukung penurunan harga gas untuk industri sesuai Perpres No. 40 tahun 2016 telah menurunkan inisial tarif pengangkutan gas bumi ruas Arun - Belawan dari USD 2,53 MSCF menjadi USD 1,546 MSCF.

"Nah, salah satu usulan kami untuk meningkatkan utilisasi pipa Arun Belawan agar dibangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di sepanjang pipa Arun Belawan yang melewati 8 Kabupaten" jelasnya.

"Potensi sambungan rumah yang bisa dibangun sekitar 1,5 juta sambungan rumah tangga dengan demand kebutuhan gas sebesar 22, 2 MSCFD sehingga nanti tidak perlu pakai LPG 3 kg lagi dan BPH Migas selalu menetapkan harga jual jargas dibawah harga gas LPG 3 kg," tambahnya.

Dengan adanya pemanfaatan gas di Aceh, Fanshurullah berharap agar DPR ikut berperan dalam menjadikan Aceh sebagai kawasan industri berbasis gas. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di Aceh bisa menjadi lebih baik.

"Kemudian kami meminta Pak Idris supaya membangun kawasan industri berbasis gas. Apakah itu nanti di Lhokseumawe atau Lhoksukon untuk nantinya menggerakan ekonomi. Industri masuk ke sini, kemudian punya nilai tambah. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh bisa lebih baik," ungkapnya.

Senada dengan Fanshurullah, Ridwan Hisjam juga mendukung agar Aceh menjadi kawasan industri berbasis gas. Namun, perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap fasilitas agar lebih maksimal.

"Ini harus kita maksimalkan semuanya dan ini akan kita bahas di DPR bahwa Aceh harus menjadi kawasan industri yang berbasiskan gas. Sehingga gas ini kalau sudah masuk di Aceh maksimal semuanya, maka saya kira tidak ada alasan bahwa PIM dan industri lainnya tidak bergerak," pungkasnya.

Adapun cadangan energi nasional di Indonesia masih rendah. Terkait hal ini, Ridwan berharap agar dibangun tangki tangki penyimpanan di Indonesia yang selama ini cadangan operasional perusahaan disimpan di negara lain seperti Singapura.

"Kami komisi VII menginginkan harus dibangun di sini. Cadangan energi nasional harus ada, saya minta (cadangan untuk) enam bulan. Jangan cadangan di taruh di negara tetangga dan untuk penetapan cadangan BBM Nasional menjadi tugas BPH Migas sesuai dengan Undang-Undang Migas"jelas Ridwan Hisja.