Disiapkan 4.000 Hektar, Investor Tak Perlu Beli Lahan di Kawasan Industri Batang

KIT Batang. — Presiden Joko Widodo, beserta Menteri BUMN, para Menteri terkait serta Kepala BKPM meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020. Dok BUMN

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo, beserta Menteri BUMN, para Menteri terkait serta Kepala BKPM meninjau [Kawasan Industri ](/4292779 "")Terpadu Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.

Selain dikembangkan menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia, kawasan yang terletak di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Batang ini juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, segala usaha percepatan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi terus dilakukan pemerintah. Termasuk salah satunya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, yang ditinjau Presiden Joko Widodo pada Rabu, 1 Juni 2020.

Setidaknya, kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri terpadu ini.

Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.

"Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara lainnya yang juga sibuk berbenah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi investasi yang masuk ke negara mereka.

Bahkan, khusus untuk menarik investor lebih banyak, KIT Batang akan menerapkan konsep baru, yakni para investor tidak perlu membeli lahan.

Investor bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerjasama dengan Holding Perkebunan yang dikoordinasikan PTPN III.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.

"Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang ini merupakan kolaborasi antara BUMN dengan BPKM. Melalui PTPN III, kami yang akan membebaskan lahan sehingga tanah seluruh kawasan ini menjadi milik BUMN dan akan memudahkan serta meyakinkan kerjasama dengan investor yang datang untuk menanamkan modal dengan cara sewa lahan berjangka panjang," jelas Erick Thohir.

Saksikan video di bawah ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meningkatkan geliat bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

2 dari 2 halaman

Genjot Perekonomian Daerah

Fokus pemerintah untuk lebih dulu mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang juga didorong untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, sekaligus mendorong agar kawasan industri ini mampu bersaing dan menjadi pengimbang dengan kawasan industri di Jakarta dan Pasuruan, Jawa Timur.

Selain itu, dengan keberadaan kawasan industri Batang diharapkan Jawa Tengah akan mampu memperbesar Upah Minimum Regional (UMR) yang masih tergolong rendah dan meningkatkan pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Dalam tahap pertama pengembangan KIT Batang di lahan seluas 450 hektare diperkirakan akan menampung 30 ribu tenaga kerja lokal.

Dukungan infrastruktur untuk kawasan tersebut juga sudah komplit karena terletak di sisi utara Tol Trans Jawa sudah disiapkan Jasa Marga dilalui jalur kereta api dan akan disiapkan oleh PT KAI untuk menjadi dry port, sedangkan PLN menyiapkan jaringan liatrik, saat ini PLTU Batang memiliki kapasitas 2x1.000 MW dan PLTS 50 MW.

BUMN lain yang memfasilitasi Kawasan Industri Batang adalah, Perkebunan Nusantara dan PPTN 9 akan menyediakan lahan dan memproses konversi HGU ke HPL, PT PP bersama PT KIW akan merencanakan master development, Pelindo III akan mengelola pelabuhan dan Pertamina akan menyediakan jaringan gas dan bahan bakar.

“Sesuai dengan arahan Presiden, untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri Batang ini, Kementerian BUMN akan segera mengintegrasikan semua BUMN terkait dan bekerja sama dengan BUMD dan Swasta. Jika dikaitkan dengan persaingan ekonomi global yang semakin ketat di era post Covid-19, upaya Indonesia menambah kawasan industri khusus di Jawa Tengah, seperti halnya KIT Batang ini menjadi keharuskan untuk meningkatkan daya saing,” pungkas Menteri BUMN.