Sukses

Hadang Isu Negatif Komoditas Sawit, BPDKS Gencar Edukasi dan Sosialisasi

Isu-isu negatif terhadap sawit muncul akibat dari kampanye hitam baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

Liputan6.com, Jakarta Kelapa sawit ini merupakan komoditas strategis utama Indonesia. Namun demikian pada saat ini sektor kelapa sawit sedang mengalami berbagai masalah, seperti kampanye atau isu negatif.

Isu-isu negatif tersebut muncul akibat dari kampanye hitam baik di dalam negeri, maupun di luar negeri seperti di Uni Eropa yang menargetkan negara-negara produsen kelapa sawit sebagaimana Indonesia.

“Kita ketahui negara Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar setelah Malaysia. Sejumlah isu yang disoroti menyangkut bahwa ada anggapan-anggapan bahwa industri sawit itu penyebab kebakaran hutan di Indonesia,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurachman, kemarin.

Kemudian, ada juga isu-isu kesehatan bahwa sawit produk yang kurang sehat khususnya kalau dijadikan sebagai bahan baku makanan. Kemudian carbon dan air sebagai isu penyebab kehilangan keanekaragaman hayati.

“Demikian juga isu penggunaan tenaga buruh anak-anak dan sebagainya. Isu-isu ini kerap diterima masyarakat umum mengenai pemahaman yang salah,” katanya.

Menurutnya, segala isu yang terkait dengan masalah sawit secara umum pada dasarnya akan merugikan industri sawit nasional dalam jangka panjang.

 

Saksikan video di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Sesuai Undang-undang

BPDKS akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi khususnya yang terkait dengan program sawit berkelanjutan.

Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Guna meningkatkan pengetahuan signifikansi perkebunan sawit sebagai produk yang memiliki nilai strategis, antara lain ketahanan pangan, kedaulatan energi, itu seluruhnya melalui program sawit berkelanjutan,” ujarnya.

Demikian berkaitan dengan gencarnya kampanye negatif tersebut, maka BPDKS memandang perlu untuk menyatukan dan menyamakan persepsi, antara BPDKS dengan masyarakat melalui pemberitaan di media massa agar memberikan informasi yang berimbang.