Perbarui Data Kesejahteraan Sosial, Mensos Usul Anggaran Rp 1,3 Triliun

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Mensos Juliari P Batubara saat rapat kerja gabungan dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk pembiayaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Update DTKS ini diperlukan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.

"Kita masih butuh dana Rp1,3 triliun total untuk proses verifikasi dan validasi DTKS, agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota. DTKS ini digunakan sumber bansos," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR-RI di Komplek Parlemen, Rabu (1/7).

Menurutnya update DTKS diyakini dapat membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Sebab DTKS lama yang berisi 97,3 juta data individu masih menjadi rujukan sejumlah kementerian/lembaga untuk menetapkan calon penerima berbagai program penanganan kemiskinan.

Sementara anggaran yang tersedia saat ini dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos 2021 untuk update DTKS sebesar Rp425 miliar terlampau kecil.

Mengingat nilai anggaran tersebut hanya menjangkau update DTKS bagi 12.430.000 ribu individu di 32 provinsi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi memutuskan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu untuk jutaan petani miskin di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Bantuan tersebut diberikan agar petani dapat terus menanam di periode berikutnya.

2 dari 2 halaman

Daerah Terpencil

Sedangkan, DTKS di Papua, Papua Barat serta masyarakat adat terpencil di sejumlah penjuru Tanah Air belum termasuk. Alhasil upaya pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak maksimal.

"Khususnya di Papua dan Papua Barat itu memang masih tinggi (kemiskinannya). Kalau di masyarakat relatif lebih sedikit," imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp875 miliar atau total mencapai Rp1,3 triliun. Sehingga update DTKS ditargetkan menyasar 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

"Dengan anggaran tersebut update DTKS juga bisa menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk PKH dan Program Sembako. Ini (update data) akan semakin baik nantinya, bansos juga," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com