Punya Logo Baru, Tengok Sejarah Berdirinya Kementerian BUMN

Logo baru Kementerian BUMN ini terdiri atas dua warna utama, yakni Biru Tua yang mencerminkan sifat bijak dan Biru Muda yang mencerminkan sifat progresif. Palet warna dalam identitas terinspirasi dari warna biru laut dan langit Indonesia. Biru mencerminkan keterbukaan, inovasi, inspirasi dan imajinasi.

Perpaduan kedua warna tersebut, mencerminkan perpaduan kebijakan/ kedewasaan berpikir/ bertindak dengan semangat inovasi berorientasi pada masa depan.

Sementara untuk bentuk huruf (font) yang digunakan dalam logo adalah Lato. Bentuk huruf ini dipilih karena merefleksikan semangat profesionalisme institusi modern yang menggabungkan ketaatan pada nilai-nilai baku sesuai aturan yang berlaku, dengan semangat progresif yang memiliki fleksibilitas dan sentuhan humanis.

Lebih lanjut, Erick bilang logo dengan visual modern tersebut diciptakan bukan karena Kementerian ingin 'memudakan' diri, namun hal itu merupakan bagian dari komitmen Kementerian untuk melibatkan para pemuda menjadi mentor yang baik kala mereka menjabat sebagai direksi.

"Saya nggak segan mengangkat direksi mudah bukan buat gaya-gayaan, tapi ini bagian transformasi. Kita sebagai pemimpin ada waktu dan umurnya. Kita harus beri kesempatan yang muda untuk jadi generasi penerus," kata Menteri BUMN.

Selama era kolonial Belanda, Pemerintah memonopoli pegadaian, pos, industri telegraf dan telepon, serta memiliki sebagian besar kereta api, yang dikelola oleh Departemen Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian, pasca kemerdekaan, yakni pada akhir Konferensi Meja Bundar (KMB), Pemerintah Indonesia mendapat kepemilikan besar atas utilitas publik, bus, kereta api, bank, dan komunikasi. Dengan dimulainya Demokrasi Terpimpin di Indonesia, banyak perusahaan milik Belanda di Indonesia yang akhirnya dinasionalisasi dan dikelola Pemerintah.

Melansir dari berbagai sumber, organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia ini, telah ada sejak tahun 1973.

Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II.

Unit organisasi ini disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara).

Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.

Dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Dalam kurun waktu ini, tercatat 2 orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianto dan Bapak Bacelius Ruru.

Baru pada tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.

Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu.