Serapan Anggaran Perlindungan Sosial Capai 34,06 Persen

FOTO: Pedagang Pasar Tasik Jalani Swab Test COVID-19 — Petugas medis mengambil sampel saat menggelar swab test COVID-19 di Pasar Tasik, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Serapan anggaran perlindungan sosial berkembang baik karena sebelumnya telah ada program yang berjalan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, realisasi anggaran perlindungan sosial telah menyentuh angka 34,06 persen. Persentase serapan ini dinilai berkembang dengan baik karena sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial sebelum pandemi Corona melanda.

Misalnya saja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Dengan adanya program yang sudah ada, penyaluran insentif perlindungan menjadi lebih mudah.

Terima Warisan Anggaran, Menteri PU Target Realisasi Penyerapan 94%

"Perlindungan sosial sudah mencapai 34,06 persen, ini memang lebih baik karena sudah ada progran eksisting. Kalau sudah eksisting itu sudah ada di APBN 2020 jadi dia sudah jalan, lebih gampang daripada program baru," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa dalam diskusi virtual, Jumat (3/7/2020).

Pemerintah sendiri sudah menganggarkan Rp 203,9 triliun untuk insentif perlindungan sosial yang ditujukan untuk program PKH, sembako, dan bantuan sosial baik untuk masyarakat Jabodetabek maupun non Jabodetabek.

Namun begitu, pemerintah masih punya PR dalam percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana desa. Regulasi soal bantuan ini harus segera diperbaiki agar penyalurannya tidak tersendat.

"Yang program yang sudah jalan seperti sembako, PKH kan sudah sejak dulu. Yang agak perlu kita dorong adalah BLT dan dana desa," kata Kunta.

Selain insentif perlindungan sosial, Kemenkeu juga menyampaikan perkembangan penyaluran insentif di beberapa sektor, seperti kesehatan yang baru mencapai 4,68 persen, UMKM 22,74 persen dan insentif usaha 15 persen.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Joko Widodo akan menambah anggaran kesehatan terkait penanganan wabah covid-19. Sebesar 75 triliun rupiah akan digunakan untuk pengadaan APD dan berbagai alat kesehatan, serta intensif untuk tim medis yang tangani wabah.

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta Kepala Daerah Pantau Bantuan Sosial agar Tepat Sasaran

Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020 — Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi meminta dalam raker ini dapat mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada bupati dan wali kota untuk tidak sekadar memperhatikan sektor kesehatan saja, tetapi bantuan sosial juga harus dipantau.

"Jangan ada yang tercecer. Sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan betul-betul bisa mendapatkan," ujar Jokowi saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (25/6/2020).

"Kemudian stimulus ekonomi, APBD juga harus berpikiran masuk ke sini, nasional ada, daerah kalau ada akan lebih baik. Belanja modal barang segera dilakukan agar terjadi percepatan pertumbuhan di masyarakat," Jokowi menambahkan.

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi upaya Wali Kota Madiun Maidi yang telah menjadikan wilayahnya kembali menjadi zona hijau COVID-19.

Jokowi ingin daerah lain segera mencontoh untuk memperkuat strategi penanganan COVID-19 berbasis lokal. Selain di tingkat desa atau kelurahan, juga diimbau melibatkan unsur RW.

"Intervensi di basis lokal saya kira akan lebih mudah untuk dikendalikan," tutur Jokowi dalam video conference dengan Wali Kota Maidi di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
Perlindungan Sosial
Serapan Anggaran