Jalan Panjang Kartu Prakerja, Sejak Diluncurkan hingga Setop Paket Pelatihan

Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 sudah menuai polemik di masyarakat. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyoroti sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja. KPK juga meminta pemerintah melakukan perbaikan Program Prakerja.

Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat pelaksanaannya untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona (Covid-19).

Kartu Prakerja sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.

Dalam program Kartu Prakerja 2020, pemerintah memberikan biaya sebesar Rp 3.550.000 untuk membayar biaya pelatihan (kursus) dan insentif bagi pesertanya.

Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet). Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta.

Sementara untuk insentif, terdiri dari dua bagian yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000). Lalu insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu per survei untuk 3 kali survei (Rp 150 ribu).

Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Dari beberapa pelatihan yang disediakan, salah satunya yakni paket pelatihan ojek online (ojol). Dalam keterangannya, paket pelatihan Kartu Prakerja secara online tersebut bisa diselesaikan dalam satu hari saja yang terbagi dalam 6 kelas.

Dengan membayar harga paket Rp 1 juta tersebut, peserta pelatihan online Kartu Prakerja akan menerima 6 materi antara lain Perencanaan Keuangan untuk Pekerja Harian Lepas (Rp 100 ribu), Customer Service: Menguasai Teknik Pelayanan Terbaik (Rp 200 ribu).

Kemudian materi Percakapan Bahasa Inggris Dasar dengan Konsumen (Rp 100 ribu), Teknik Mengelola Stress Agar Kerja Tetap Produktif (Rp 200 ribu), Manajemen Waktu Agar Lebih Produktif (Rp 200 ribu), Tenang di Hari Tua, Siapkan Dana Pensiun dari Sekarang (Rp 200 ribu).   

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi penghentian sementara program Kartu Prakerja agar bisa mengevaluasi secara total sehingga bisa diperoleh pembenahan yang menyeluruh terhadap program tersebut.

"Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja, pemerintah diharapkan melibatkan berbagai pihak terkait," kata Saleh Daulay seperti dikutip Antara.

Menurut dia, setidaknya pemerintah perlu melibatkan baik kalangan pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, serta para pengamat yang memahami persoalan pelatihan kerja.

Apalagi, Saleh mengingatkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan program ini juga terbilang besar yaitu mencapai hingga sekitar Rp 20 triliun.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu menyatakan bahwa sudah seharusnya program itu dapat mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Mengingat Kartu Prakerja adalah program unggulan, Saleh menyatakan tujuan program ini harus sesuai dengan harapan dan ekspektasi dari Presiden Joko Widodo.

"Yaitu memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill (keahlian), dan terutama para pekerja korban PHK," ungkapnya.