Pastikan Pajak UMKM Dihapus, Menteri Teten Kunjungi Demak, Pati dan Rembang

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama LPDB-KUKM Supomo menambahkan, bahwa pihaknya telah sepakat untuk meningkatkan pembiayaan kepada BMT BUS. Namun untuk jumlahnya masih dilakukan analisis keuangan.

"Kami komitmen bersama sama untuk topup pembiayaan BMT Bus ini. Masih di kalkulasi beapa kebutuhannya. Kalo hasil analisis usaha LPDB bagus harus diberikan maksimum," kata Supomo.

Sedangkan Ketua Pengurus KSPPS BMT BUS, Abdulah Yasin menjelaskan, koperasi yang didirikan pada 10 November 1996 tersebut kini sudah memiliki 185 cabang dii 7 propinsi, dengan aset lebih dari Rp 1,2 triliun. Namun, akibat pandemi Covid-19 berdampak penurunan 30 persen.

"Saya sampaikan terimakasih kepada MenkopUKM dan LPDB-KUKM. Relaksasi pembiayaan akan mulai Juli, karena terganggu akibat pandemi Covid-19," ujar Abdullah.

Lanjut Teten,  ia berharap BMT BUS mengembangkan UMKM di sektor pertanian dan kelautan. Menurutnya, pertanian dan kelautan masih dikuasai 96 persen UMKM, sehingga memiliki potensi besar untuk digarap secara maksimal.

"Jadi sebelum ke sini, saya bikin analisis. Di sini kan daerah pesisir dan daerah pertanian. Jadi kalau UMKM masuk ke sektor unggulan seperti kelautan. Kenapa unggul, bahan bakunya lengkap, tidak ada impor. Termasuk mengolah hasil pertanian. Sehingga kesejahteraan petani bisa kebantu. Ada nilai value addednya. Koperasinya bisa menjadi opteker produk petani itu," tambahnya.

Bahkan di negara-negara maju petani bisa menjadi anggota di 3 koperasi sekaligus, yaitu koperasi pertanian, koperasi simpan pinjam dan koperasi pengolahan.

"Kita harapkan begitu. Makanya seperti di negara negara maju, petani bisa masuk di 3 anggota koperasi, misalnya koperasi pertaniannya. Untuk membiayai dia jadi anggota simpan pinjamnya. Hasil pertanian ada hasil pengolahannya. Dia ikut di koperasi pengolahan. Jadi petani ini bisa mendapatkan keuntungan di 3 koperasi. Yaitulah konsep dari anggota ke anggota," pungkas Teten.