Sukses

Didemo Karyawan, Ini Tanggapan Dirut Pos Indonesia

Serikat Pekerja menyinggung keputusan PT Pos Indonesia melepas Bank Mantap beberapa tahun lalu.

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) menuntut pencopotan direksi PT Pos Indonesia. Alasannya, direksi dinilai tidak transparan serta melakukan manipulasi laporan keuangan.

Menurut SPPI, Pos Indonesia selalu melaporkan laba dalam laporan keuangannya, namun cash flow perusahaan justru seret.

"Mencermati kondisi keuangan PT Pos Indonesia (Persero) yang setiap tahunnya terus mengalami kerugian semenjak kepemimpinan BoD saat ini sejak tahun 2015, akan tetapi laporan keuangan di sampaikan kepada kepada pemegang saham selalu meraih keuntungan setiap tahunnya, tentu hal ini merupakan pembohongan publik," ujar Ketua Umum SPPI Akhmad Komarudin dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Atas hal tersebut, Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono memberikan tanggapannya. Dirinya berujar, tuntutan itu adalah hal lama yang selalu diulang.

"Ini tuh masalah yang diulang-ulang, kan sudah dijawab yang kemarin aja lah," kata Gilarsi saat ditemui di Kantor Filateli, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020).

Gilarsi melanjutkan, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke direksi PT Pos Indonesia hanya dikembangkan di lingkungan para pekerja itu sendiri.

"Kalian buka kembali lah, buka-buka lagi yang kemarin-kemarin, ini di cycle (lingkungan) mereka saja. Coba cek lagi lah," ujarnya.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Soal Bank Mantap

SPPI juga menyinggung keputusan PT Pos Indonesia melepas Bank Mantap beberapa tahun lalu. Padahal, kinerja Bank Mantap sedang baik kala itu.

"Berkali-kali saya jawab masalah sejak 2017 diulang kembali. Emangnya boleh saya lepas saham kalau nggak ada izin dari pemegang saham? Ya jelas sudah izin, lah," ujarnya.

Adapun, SPPI sendiri memang gencar menuntut pergantian direksi PT Pos Indonesia ini sejak lama. Bulan Februari lalu, karyawan yang tergabung dalam SPPI melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor Kementerian BUMN.