Kemenhub Siapkan 3 Pelabuhan untuk Pertukaran ABK Selama Masa Pandemi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. (Dok Kemenhub)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan agar seluruh negara anggota International Maritime Organization (IMO) memastikan pelaut yang terkena dampak pandemi Covid-19 dapat melakukan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK) dan dapat melakukan pemulangan ke negara asal (repatriasi) secara aman.

Usulan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi perwakilan negara Indonesia dalam konferensi virtual "Maritime Virtual Summit on Crew Changes" serta telah disepakati oleh seluruh delegasi dan menjadi salah satu butir pernyataan bersama di akhir konferensi.

"Kami sangat mendukung Kebijakan pertukaran ABK. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pertukaran dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah pelaut mengalami kelelahan dan yang terkena dampak pandemi Covid-19, yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal,” jelas Menhub dalam keterangan resmi, Jumat (10/7/2020).

Menhub menjelaskan, sektor transportasi laut berkontribusi pada pemulihan ekonomi global di masa pandemi Covid-19, khususnya melalui pengiriman barang/logistik.

Untuk memastikan pengiriman berjalan lancar, keselamatan dan kesejahteraan para ABK kapal umum dan kapal pesiar, baik yang berwarga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) perlu diperhatikan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ratusan WNI ABK Kapal MV Veendam berhasil kembali tiba di Indonesia. Kapal yang awalnya berlayar dari Belanda ini sempat terhenti di Sri Lanka sebelum akhirnya sampai di Jakarta.

2 dari 2 halaman

3 Pelabuhan

Atas hal itu, Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi kapal pesiar berbendera asing untuk berlabuh dan untuk melakukan pertukaran ABK, dengan menetapkan 3 pelabuhan yaitu di Pulau Nipah, Pulau Galang, dan Tanjung Balai Karimun.

Secara bertahap, pelabuhan lainnya akan dibuka agar bisa lebih banyak memfasilitasi ABK yang akan melakukan proses pertukaran.

"Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendukung pertukaran ABK bagi pelayaran internasional yang memerlukan bantuan pertukaran di wilayah Indonesia, dimana hal ini merupakan pemenuhan kewajiban sebagai coastal state dan port state," ungkap Menhub.

Tak hanya itu, Indonesia juga mendorong negara-negara anggota untuk tetap membuka akses pelabuhan yang dikhususkan bagi pertukaran ABK serta menekankan pentingnya peningkatan perhatian masyarakat internasional terhadap mistreatment and abuses terhadap pelaut.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga mengapresiasi Pemerintah Inggris dan IMO sebagai organisasi maritim global utama yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan virtual ini dalam upaya bersama meminimalkan gangguan terhadap perdagangan dan kegiatan transportasi laut.

"Saya yakin upaya ini akan memperkuat konektivitas global yang tangguh, serta mendukung pemulihan ekonomi global dengan cepat," tutup Menhub Budi.