Sukses

Ekonom: UMKM Tak Punya Akses ke Bank, Bagaimana Stimulus Bisa Terserap?

Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Fixy mengakui belum banyak UMKM yang dapat mengakses modal ke perbankan.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 123 triliun untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dari jumlah tersebut perbankan baru menyalurkan 6 persen ke UMKM.

Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, selama ini memang salah satu permasalahan UMKM Indonesia adalah kesulitan mengakses modal ke perbankan. Dari sebanyak 63 juta pelaku UMKM hanya 20 persen yang familiar terhadap perbankan.

"Kita tahu bersama, baru 20 persen UMKM kita yang dapat mengakses permodalan, sisanya tidak mengerti," ujar Enny dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Masalah tersebut menjadi rumit karena akan membuat dana stimulus yang disiapkan pemerintah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional tidak berjalan dengan efektif. "Kalau mereka tidak paham, bagaimana dana Rp 123 triliun itu bisa terserap? Jadi kita harus tahu akar masalahnya," jelas Enny.

Sementara itu, Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Fixy mengakui belum banyak UMKM yang dapat mengakses modal ke perbankan. Penyebabnya, masih banyak masyarakat takut ke bank untuk mengajukan pinjaman.

"Kenapa banyak yang belum tersentuh, padahal Bank Indonesia sudah mengharuskan perbankan, dana itu minimal 20 persen disalurkan ke UMKM namun memang kenyataannya kalau dihitung tidak sampai 20 persen yang mengakses," jelasnya.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Tak Tinggal Diam

Fixy melanjutkan, Kementerian Koperasi dan UKM tidak tinggal diam dengan adanya permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pendamping yang bisa mendampingi masyarakat hingga memperoleh modal.

Meski demikian, langkah penyiapan pendamping tersebut masih terkendala anggaran. Di mana anggaran Kementerian Koperasi dan UKM hanya Rp1 triliun yang dinilai tidak akan cukup membiayai pendamping diseluruh Indonesia.

"Kami ada pendampingan untuk KUR misalnya. Bagi yang takut masuk ke perbankan, ada pendampingan. Mereka ditanyakan apakah mereka mau mengakses untuk dapat KUR? Misalnya nanti didampingi dari menyusun laporan keuangan dan semua dokumen yang biasa diminta perbankan. Ini tidak bisa disemua provinsi karena anggaran kami juga terbatas hanya Rp 1 triliun," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com