Terus Membengkak, Wapres Ma'ruf Amin Nilai Utang Pemerintah Masih Aman

Perubahan postur APBN 2020 melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 disesuaikan dengan Perpres nomor 72 tahun 2020. Dalam aturan ini menetapkan defisit anggaran sampai Rp 1.039 trilin atau 6,34 persen terhadap PDB.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan extraordinary yang cepat di bidang ekonomi. Utamanya dengan dukungan regulasi dalam rangka mencukupi pembiayaan pembangunan yang meningkat drastis dalam menghadapi covid 19.

Diantaranya adalah menetapkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2 tahun 2020. Ada dua hal penting dalam peraturan ini, kata Maruf.

Pertama sebagai jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan melalui pelebaran defisit APBN yang lebih luas hingga diatas 3 persen selama 3 tahun. Kedua, memperkuat koordinasi untuk bauran kebijakan antar sektor keuangan dan pemerintah dalam melindungi nasabah dan menangani ancaman stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang mengatur program PEN untuk penanganan covid 19. Tujuan utama program pen adalah melindungi mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

"Program ini memegang prinsip asas keadilan sosial yang ditujukan besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menetapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola baik dalam penerapan kebijakan," kata dia.

Berbagai aturan tersebut juga diperuntukkan sebagai pembagian biaya dan resiko antara pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun bentuk konkrit pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni penyertaan PMN di BUMN, penempatan dana investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com