Menko Airlangga: RUU Omnibus Law Bisa Tarik Investasi Rp 100 Triliun

Ia  melihat bahwa bisnis harus jauh lebih adaptif untuk transformasi digital, dan berfokus pada cara-cara digitalisasi, karena dibutuhkan upskilling masyarakat agar kembali bisa bekerja.

“Menurut laporan, pasar tenaga kerja cenderung mengarah pada high skill able, dan atas alasan tersebut kartu pra kerja yang di insentif Pemerintah ini merekomendasikan upskilling melalui pelatihan jangka pendek, lebih dari 3.550 pelatihan,” ujarnya.

Demikian ia ingin mengajak komunitas pelaku usaha bisnis untuk menikmati fasilitas-fasilitas, yang telah disediakan oleh Pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya.   

Bank Dunia (World Bank) menyatakan ada 3 kunci untuk kembali membangkitkan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan mengesahkan Undang-undang omnibus law.

“Kami melihat reformasi prioritas untuk bisa membangun jalan menuju pemulihan prioritas pertama dalam tantangan kami adalah kita menggalakkan undang-undang omnibus law, sehingga kita bisa meniadakan hambatan sehingga bisa mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Country Director World Bank Indonesia-Timor  Satu Kahkonen, dalam Indonesia Economic Prospects, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya dengan memberikan dan meniadakan hambatan dalam investasi, maka UU omnibus law bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.

Namun sebelum kebijakan ini bisa diadopsi, maka penting sekali untuk diatur dan diaudit dengan baik. Sehingga UU Omnibus Law bisa berfungsi dengan efektif.

Kunci reformasi kedua, yakni reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggalakkan investasi Indonesia, yang saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur.

“Masih mencapai USD 1,36 triliun, jadi kesenjangan ini masih sangat senjang sekali, tidak serta merta ditutup hanya berdasarkan dana publik, Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta,” katanya.