Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa utang yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari suatu pembangunan. Sebab, tanpa adanya utang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menutup kebutuhan pembiayaan dalam negeri.
"Di Indonesia ini pembahasan utang bermacam-macam dimensinya utang itu sebagai sesuatu yang haram, riba, ada yang benci sama utang, ada yang dia tidak bisa menerima seolah-olah hutang itu sesuatu yang menakutkan," kata Sri Mulyani dalam siaran akun Instagramnya, Sabtu (18/7/2020).
Baca Juga
Sri Mulyani menjelaskan, untuk mengelola keuangan negara, ada yang namanya penerimaan, belanja, pembiayaan dan juga investasi. Dari sisi penerimaan sumbernya berasal dari pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan juga hibah.
Advertisement
Terlepas dari penerimaan, pemerintah juga membutuhkan belanja negara. Menurutnya dengan negara sebesar Indonesia, pertama tentu masyarakat membutuhkan untuk belanja pendidikan. Di mana konstitusi negara sebanyak 20 persen dialokasikan untuk pendidikan.
"Kita harus mengalokasikan untuk pendidikan. Kenapa pentingnya mumpung masyarakat yang masih muda dan harus ada investasi di bidang sumber daya manusia kita perlu untuk memprioritaskan itu," jelas Sri Mulyani.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Untuk Kesehatan
Tak hanya pendidikan, belanja negara juga dibutuhkan untuk kesehatan, infrastruktur, serta kebutuhan belanja lainnya di masing-masing Kementerian Lembaga.
Namun kebutuhan besar akan belanja tersebut tak sebanding dengan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber. Untum itu, alternatif pembiayaan lain adalah dengan cara utang.
"Nah kalau belanja nya lebih banyak daripada pendapatan yang kita bisa kumpul kan gimana? ya kita mencari utang kalau begitu," kata dia.
Bendahara Negara ini menegaskan, utang yang dilakukan pemerintah selama ini juga untuk membuat infrastruktur menjadi lebih. Hal itu dilakukan agar anak-anak bisa sekolah sehingga mereka tidak bisa menjadi generasi yang hilang, kemudian produktif, dan tidak menjadi masalah.
Terkait dengan tidak melakukan utang, sebetulnya itu juga menjadi pilihan kebijakan pemerintah. Namun ada sisi lain yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah. Bisa saja tidak melakukan utang, namun menunda kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Jadi kita ingin menyampaikan kadang-kadang masyarakat kita sensitif untuk bicara utang-utang apalagi pakai nada benci. Menurut saya itu tidak bagus juga kalau kita bicara dengan polecy utang tapi kita bisa debat, tapi nggak usah benci-bencian apalagi bisa bilang pakai bahasa kasar itu nggak perlu," jelas dia.
Â
Advertisement
Tak Ada Negara yang Tak Utang
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, tidak ada satu negara yang terlepas dari hutang. Bahkan negara-negara islam sekalipun juga membutuhkam utang untuk pembangunan infrastruktur di negaranya.
"Di seluruh negara dunia negara juga berhutang. Coba dicek aja temen-temen. Bahkan semua negara Islam di dunia semuanya juga berhutang mau Saudi Arabia, mau Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan coba dilihat," kata dia
Dwi Aditya Putra
Merdeka.com