Kepala BPH Migas dan Anggota Komisi VII DPRI Tinjau SPBU di Mojokerto, Surabaya dan Malang

Liputan6.com, Jakarta Sistem digitalisasi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur mulai diterapkan. Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurulah Asa pun melakukan pengecekan proses digitalisasi selama dua hari, pada Jumat-Sabtu (17-18 Juli 2020). 

Dalam kunjungan ke SPBU 5461338 di Jalan Wringin Rejo No.53 Mojokerto, SPBU 5460192 Jalan Tegalsari No.41 Surabaya, SPBU 5461245 Rest Area KM 754. Jalan Tol Surabaya-Gempol No.26 Kabupaten Sidoarjo dan SPBU 5465112 Jalan Raya Randuagung, Malang, Jawa Timur, Ridwan menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPH Migas, sampai 16 Juli 2020 ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) telah mencapai 49% atau sejumlah 2.704 SPBU dari target 5.518 SPBU. 

"Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100 persen. Ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV)," tegas Ridwan Hisjam. 

Pernyataan itu disampaikan Ridwan karena melihat sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi. Termasuk pencatatan nomor polisi kendaraan masih dilakukan manual menggunakan EDC (electronic data capture).

Dengan adanya pencatatan secara manual, kata Ridwan, menambah pekerjaan para operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Ridwan Hisjam berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.

"Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus," tegas Ridwan Hisjam, anggota DPR RI Dapil Jatim V-Malang Raya Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu ini.

Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Fanshurullah Asa pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Ridwan Hisjam agar program digitalisasi Nozzle dapat segera diselesaikan dan dilengkapi dengan monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV). Pencatatan nomor polisi secara otomotis hingga digitalisasi nozzle itu dapat efektif digunakan untuk pengawasan BBM subsidi agar tepat volume dan sasaran.

Lebih lanjut Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa pencatatan penyaluran komoditas yang diberikan subsidi (BBM JBT) secara elektronik di titik serah harus dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya. Itu karena dapat menjadi suatu variabel perhitungan besaran penggantian subsidi oleh pemerintah.

Sesuai dengan PMK 157 Tahun 2016 disebutkan bahwa volume JBT hasil verifikasi BPH Migas yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan. "Kami mengharapkan sekali lagi bahwa JBT dan JBKP ini agar betul-betul di verifikasi dengan baik dan IT Nozzle bisa menjadi alat verifikasi bagi BPH Migas", jelas Ifan, sapaan akrab Fanshurullah. 

Untuk diketahui, program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Penugasan jenis BBM Tertentu wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara on line.

PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan. Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.

"Kami akan menugaskan seluruh pegawai BPH Migas untuk mengecek kelapangan apakah program digitalisasi SPBU ini dapat berjalan dengan baik dan BPH Migas akan memonitor dan mengawal komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT. Pertamina dan PT. Telkom bahwa digitalisasi SPBU di 5.518 akan selesai dan berfungsi dengan baik dibulan Agustus 2020 bersamaan dengan hari Kemerdekaan RI yang ke-75," tutup Ifan

Selain monitoring digitalisasi nozzle SPBU, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa juga mengunjungi TBBM Malang dalam rangka pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi BBM.

(*)