Kesepakatan Pajak Digital G20 Seharusnya Sudah Disetujui Juli 2020

Liputan6.com, Jakarta - Negara-negara di dunia terus melakukan pembahasan pajak digital. Selama ini produk digital telah dijual lintas negara sehingga memberikan potensi pajak. Namun sejauh in pembahasan masih terus dilakukan dengan berbagai upaya pendekatan.

"Banyak semua berharap, basis perpajakan baru dari sisi digital itu diharapkan. Namun sampai hari ini belum ada kesepakatan mengenai prinsip," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Bendahara Negara ini menambahkan sebetulnya Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah menemukan dua pilar pendekatan agar pembahasan pajak digital dapat segera rampung. Salah satunya yakni fokus ke pembagian hak pemajakan borderless.

"Jadi gimana membagi penerimaan pajak terutama untuk PPh atau pajak profit itu antar negara berdasarkan mereka operasinya di berbagai negara. Ini akan terus didiskusikan dalam G20. Sebetulnya diharapkan Juli udah ada kesepakatan, tapi dengan AS lakukan langkah untuk tidak menerima dulu," kata dia.

Kemudian, pilar kedua atau pendekatan lainnya dimaksudkan untuk menghindari erosi perpajakan secara global. Di mana itu merupakan hak pemajakan tambahan satu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dar tarif pajak efektif.

Hal itu berkaitan dengan banyaknya negara yang alami turunnya PPh dan adanya berbagai upaya terutama dari sisi kemampuan untuk cegah erosi perpajakan yang dilakukan. Mengingat ada praktik perpajakan teurtama di negara atau yurisdiksi yang selama ini bsia berikan fasilitas perpajakan sangat ringan yang tentu tidak bisa disaingi negara biasa dalam hadapi banyak kebutuhan penerimaan negara.

"2 pilar ini diharapkan bisa disepakati. Namu tentu masih akan lakukan banyak pembahasan di antar anggota G20. Dengan adanya covid, banyak negara melihat bahwa transformasi ke era digital jadi suatu makin akseleratif," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com