Jadi Fokus Pemerintah, 6 Provinsi Ini Penyumbang 70 Persen Kasus Covid-19

Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022.

Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen. Defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain.

Hal itu dikarenakan, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran. Seperti stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp 123,46 triliun.

"Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik," jelasnya.

Oleh karena itu, nantinya belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil dan menengah agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi.

Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi.

Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR-RI. Selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai 40 miliar dollar AS.

Ekspor besi dan baja sendiri bisa menembus angka 9 miliar dollar AS. Sedangkan untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai 14 miliar dollar AS. Sektor ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ke depan.