Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap tujuh sektor pelaku usaha untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dan pemerintahan di masa pandemi Covid-19.
Hasilnya, pelaku usaha sektor ini mengaku puas dengan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Baca Juga
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengaku sependapat dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dia menilai selama Edhy Prabowo memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi para nelayan.
Advertisement
"(Kinerja Menteri Edhy) sangat baik, mampu menyerap dan wujudkan aspirasi nelayan," kata Daniel di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).
Meski begitu, lanjut dia, kinerja Edhy Prabowo masih perlu terus ditingkatkan. Dia meminta agar politisi Partai Gerindra itu segera mencabut beberapa peraturan menteri (Permen) yang dinilai kerap menyulitkan para nelayan, sehingga harus segera direvisi.
"Banyak yang perlu ditingkatkan karena masih banyak permen yang tidak tepat yang harus segera dicabut dan dibuat permen baru yang mampu memajukan perikanan nasional," ujarnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menteri KKP Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat Susi Pudjiastuti tahun 2016. Dalam praktiknya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi eksportir.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kata Nelayan
Hal senada dikatakan pengusaha tambak udang asal Lampung Timur, Munhari. Menurutnya, Edhy merupakan sosok menteri yang mau mendengarkan keluhan-kesah para pelaku isaha. Dia menyebut bahwa selama ini permasalahan dalam usaha budidaya tambak udang adalah soal ketersediaan air.
"Setelah ketemu beberapa waktu yang lalu, beliau berjanji akan mengupayakan arus air di seluruh pertambakan udang selalu lancar. Sehingga sumbatan-sumbatan yang ada di kawasan tambak akan diperbaiki," kata Munhari.
Selain itu, Munhari menilai sejak kepemimpinan Menteri Edhy, para nelayan merasa tak khawatir ketika melaut di perairan Tanah Air. Sebab, dahulu banyak aturan-aturan yang menyulitkan mereka dalam mencari ikan atau hasil laut lainnya.
"Para nelayan agak senang, peraturannya enggak terlalu ketat kayak dulu. Kalau dulu ini enggak boleh, ini enggak boleh, tapi nelayan luar masuk terus," kata Munhari.
Sementara itu, para pelaku usaha di tujuh sektor yang disurvei oleh Indikator, menempatkan Edhy Prabowo di posisi 6 menteri terbaik. Peringkat teratas adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Tujuh sektor yang dimaksud yakni pertanian non perikanan dan kelautan; perikanan dan kelautan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor; serta sektor pengangkutan dan pergudangan. Survei dilakukan melalui wawancara telepon selama 29 Juni sampai 11 Juli 2020 dengan menyasar pelaku usaha besar hingga mikro.
Advertisement
Menteri KKP: Cantrang Tidak Merusak Karang
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menepis anggapan cantrang bisa merusak karang. Sebaliknya jika cantrang terkena karang, justru jaring cantrang yang rusak.
"Bagaimana bisa, cantrang kena karang justru jaring cantrangnya yang rusak," kata Edhy dalam siaran pers, Jakarta, Senin, (20/7/2020).
Larangan penggunaan cantrang oleh Edhy dicabut dan digantikan dengan aturan baru. Saat ini aturan tersebut sedang ada ditahap harmonisasi.
Dia memastikan aturan yang sedang dibahas ini mengatur penggunaan cantrang agar tidak menggangu nelayan dengan alat tangkap lain.
"Paling jelas aturan soal cantrang perlu diatur karena ada nelayan kita yang tidak punya kapal, yang hanya masang bubu di pinggiran. Ini juga jangan diganggu," kata Edhy.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.