Per Juli, Program Bedah Rumah Capai 52,5 Persen dan Serap 101.771 Tenaga Kerja

Adapun dalam program BSPS ini, bantuan yang diberikan yakni Rp 17,5 juta untuk masing-masing rumah. Rincian biaya yang dikeluarkan yakni Rp 15 juta untuk material bahan bangunan, dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Bupati Bandung Dadang M Naser mengungkapkan, adanya program BSPS atau bedah rumah juga menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar rumahnya layak huni.

"Kami memiliki gerakan Sabilulungan Raksa Desa karena sebanyak 85 persen masyarakat kami yang tinggal di desa. Orientasinya adalah pembangunan membangun dari pinggiran yakni pembangunan rumah dari desa ke desa. Untuk itu kami harap Kementerian PUPR bisa terus meningkatkan dukungan melalui peningkatan jumlah alokasi Program BSPS di Kabupaten Bandung di tahun depan," tuturnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah kepada 1.350 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Pada tahap I ini Program BSPS di Kabupaten Bandung sebanyak 1.350 unit dan dilaksanakan di 23 kecamatan. Kami harap dengan bantuan sebesar Rp 17,5 juta per unit rumah ini masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian yang layak huni," kata Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Arsyad mengatakan, rumah swadaya yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri tidak seluruhnya menjadi rumah yang layak huni. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menyediakan hunian yang layak.

"Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemda tentunya memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satunya dengan meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana yang memadai.

Lebih lanjut, Arsyad berharap program bedah rumah ini turut menjadi roda penggerak perekonomian warga di tingkat desa pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan sekaligus membangun rumahnya.

"Pelaksanaan program BSPS juga harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan guna pencegahan penularan Covid-19," ujar dia. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah kepada 100 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Masing-masing rumah di bawah standar tersebut mendapat bantuan Rp 21 juta per unit sehingga bangunan rumah tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih layak huni.

"Alokasi dana bantuan per unit rumah sebesar Rp 21 juta. Jadi total bantuan yang akan disalurkan Kementerian PUPR untuk bedah rumah di Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp 2,1 miliar," kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PPP) Wilayah Papua II Yance Pabisa dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).

Yance menerangkan, pelaksanaan program BSPS di daerah tersebut tersebar di distrik Oransbaru. Program bedah rumah di wilayah tersebut menjangkau tiga kampung, yakni Kampung Oransbari sebanyak 31 unit, Waroser sebanyak 30 unit, dan Mauri sebanyak 39 unit.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR awalnya mengalokasikan bedah rumah sebanyak 3.383 unit rumah. Jumlah yang mendapat bantuan bedah rumah tersebut kemungkinan akan bertambah jika pemerintah daerah setempat mengajukan usulan bantuan lagi.

Salah seorang penerima bantuan bedah rumah di Kampung Waroser, Ronald mengucapkan terimahkasih kepada Kementrian PUPR karena telah memberikan bantuan program BSPS kepada masyarakat papua Barat.

"Kami berharap tahun depan Distrik Oransbari kembali mendapat bantuan bedah rumah ini karena masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni," harapnya.