Belanja Pemerintah Terganggu Kebijakan PSBB

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19 — Pandangan udara permukiman warga dan gedung pencakar langit di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Belanja pemerintahselama pandemi Covid-19 ini sempat terganggu karena adanya kebijkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penyaluran berbagai anggaran tersendat yang mengakibatkan konsumsi masyarakat menurun.

"Ternyata kemarin karena Covid memang waktu lockdown atau PSBB kegiatan berbagai macam kegiatan termasuk pengeluaran pemerintah itu tertahan," kata Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tirta Hidayat, dalam dskusi virtual di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menginstruksikan semua Kementerian dan Lembaga untuk mendorong belanja pemerintah. Mengingat salah satu cara mendorong tumbuh perekonomian dengan realisasikan belanja pemerintah. Setidaknya konsusmi masyarakat tidak kembali tertekan.

"Tetapi dana yang sudah direncanakan untuk dibelanjakan di dalam APBN itu, presiden meminta supaya dipercepat ini sekali lagi. Dalam rangka melihat tren yang sudah mulai positif kita tuh kita ingin menjaga itu Itulah sebabnya kita mendorong supaya lebih cepat," kata dia.

Dia berharap dengan sisa waktu yang ada, pemerintah mampu merealisasikan belanja-belanja yang sudah disusun di dalam APBN.

"Belanja pemerintah ini harus di genjot dalam sisa waktu di tahun 2020 dan diharapkan kita bisa melakukan lebih baik lagi di 2021," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Belanja Pemerintah Pusat Diproyeksikan Capai Rp1.306 Triliun di Akhir Tahun

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja gabungan bersama BPJS dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memproyeksikan belanja pemerintah pusat bakal mencapai sebesar Rp1.306,7 triliun di akhir tahun atau semester II-2020.

Jumlah itu meningkatsejalan dengan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dilakukan pemerintah.

"Belanja negara akan tereskalasi karna seluruh meneteri dan daerah akan tingkatakan belanja, kami perkirakan akhir tahun Rp1.306,7 triliun semester II," kata dia di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Adapun dari besaran belanja pemerintah tersebut, terdiri dari belanja K/L diperkirakan akan mencapai Rp486 triliun. Itu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 142,6 belanja, belana barang Rp 172,4 triliun belanja modal Rp 99,7 triiun, serta belajar bansos Rp 71,3 triliun.

"Untuk belanja K/L naik menjadi Rp 486 triliun, belanja pegawai naik, barang, modal, bansos turun karena lebih kecil," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk belanja non K/L diperkirakan hingga akhir tahun mencapai Rp820,7 triliun. Di mana pembiayaan itu terdiri dari bunga utang sebesar Rp181,2 triliun dan subsidi Rp121,2 triliun

Adapun peningkatan belanja non K/L akan dipengaruhi kebijakan penanganan Covid-19 seperti subsidi bunga UMKM, imbal jasa serta penjaminan, dan program kartu pra kerja.

"Belanja non K/L akan alami naik sangat besar akibat penangana covid maupun kenaiakan biaya utang dengan defisit yang melebar," tandas dia.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
belanja negara
Belanja Pemerintah
pandemi corona
PSBB