Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengembangkan sistem persinyalan untuk kereta api lintas Kertapati-Lampung dan Muara Enim-Lubuk Linggau. Pengembangan sistem ini dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
“Balai Teknik Perkeretaapian tengah mengembangkan lintas Kertapati-Lampung dan Muara Enim-Lubuk Linggau, dengan meningkatkan persinyalan yang masih mekanik untuk ditingkatkan ke elektrik namun pengembangan ini masih tersendat di studi,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Sumbagsel Taufik Erfin, dalam keterangannya, Minggu (2/8/2020).
Menjawab tantangan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre III siap untuk bantu melakukan studi. Deputi EVP KAI Divre III Palembang M. Arifudin, menambahkan pada dasarnya memang PT KAI yang paling mengetahui kondisi perkembangan di lapangan seperti apa.
Advertisement
Taufik menambahkan, jika persinyalan rel ataupun perbaikan daerah yang rawan longsor di jalur Kertapati-Lubuk Lingau diatasi dengan serius, maka satu lintas antara Kertapati-Lubuk Linggau akan meningkatkan potensi alam di Sumsel.
"Menurut kami jika jalur kereta api ini dimanfaatkan secara maksimal pendapatan wilayah Sumsel bisa lebih baik lagi,” kata Taufik.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tak Ada Masalah Pembebasan Lahan
Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan sekaligus Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Cris Kuntadi, menyepakati agar studi dilakukan oleh Divre III karena angkutan barang itu dapat dimanfaatkan secara penuh oleh PT KAI.
"Sarana prasarana persinyalan itu harus maksimal karena sebetulnya yang memperoleh manfaat terbesar adalah PT KAI sehingga apapun yang akan dilakukan , investasi apapun yang dikerjakan oleh BTP Sumbagsel itu harus didukung semaksimal mungkin karena keuntungannya pun akan dirasakan sendiri oleh PT KAI,” jelas Cris
Menurut Cris, peningkatan persinyalan ini sangat mungkin dilakukan, ditambah tidak adanya masalah pembebasan lahan sehingga dapat fokus pada peningkatan persinyalan.
Cris menekankan bahwa DJKA melalui BTP Sumbagsel dan PT KAI serta jajarannya khususnya di Divre III harus bisa melihat potensi pasar di Sumbagsel, yang bisa diambil alih kereta secara jeli, karena kereta bisa menarik potensi hasil alam yang bisa diangkut dengan kereta.
"Kalau batubara kan sudah ada aturan Pergub untuk tidak diangkut truk. Kalau muatan lain yang biasa dibawa truk padahal ada jalur kereta, itu bisa ditarik oleh kereta, misal hasil seperti sawit, CPO, atau TBS (Tandan Buah Segar),” ujar Cris.
Dirinya juga meyakini untuk secara nasional pemerintah akan mendapatkan manfaat lebih banyak, ketika angkutan barang itu dibawa oleh kereta dibandingkan dengan truk.
Advertisement