Pemerintah Kota Batam Targetkan Belanja Rp 2,95 Triliun dalam APBD 2021

Monumen Welcome to Batam menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Batam. Tulisan itu menghadap langsung ke dermaga kapal ferri internasional sebagai sambutan selamat datang wisatawan. (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun anggaran 2021 di rapat paripurna DPRD Batam pada Senin (3/8/2020). Rancangan tersebut disetujui oleh DPR dan kemudian langsung disahkan.

Rudi merinci, berdasarkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,89 triliun.

Majelis Taklim se-Kota Batam Dukung Ansar-Nyanyang dan Amsakar-Li Claudia

"Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,33 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,45 triliun dan Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 109 miliar," Kata Rudi dalam siaran tertulis.

Kemudian untuk belanja daerah pada rancangan APBD 2021 tersebut diproyeksikan Rp 2,95 triliun. Selain itu, belanja operasi sebesar Rp 2,42 triliun. "Kalau belanja modal sebesar Rp 525 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 10 miliar. Sementara untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 65 miliar," lanjut dia.

Rudi mengatakan, proyeksi tersebut juga sudah berdasarkan aturan yang ada. Ia mengungkapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD Tahun 2021, disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

"Proses penyusunan APBD Kota Batam Tahun 2021 juga telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga terjadi penyesuaian nama program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 untuk pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Ekonomi Melambat

Selanjutnya, Rudi menyampaikan, Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 juga memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

"Rancangan KUA dan PPAS Kota Batam Tahun Anggaran 2021 ini disusun saat perekonomian Kota Batam yang sedang melambat akibat pandemi Covid-19. Namun, kita optimistis mampu tumbuh dan berkembang menjadikan Kota Batam kembali seperti semula," kata Rudi.

Sementara itu, Pimpinan Sidang, Muhammad Kamalauddin mengatakan, untuk pembahasan rancangan KUA PPAS, pihaknya menginstruksikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam untuk memperhatikan dengan serius rancangan anggaran tersebut.

"Pada prinsipnya harus sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta aturan yang ada," kata Wakil Ketua I DPRD Batam tersebut.