Dongkrak Kualitas SDM, Kemenaker Bakal Bangun 1.000 BLK Komunitas

Caranya bagaimana? Menaker Ida mengatakan jika selama ini pemerintah melakukan pendampingan selama dua tahun, maka BLK Komunitas harus tetap membuka diri untuk bekerja sama serta berjejaring dengan lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun perusahaan/industri.

"Jadi anggap saja 1000 rasa 2000 atau 3000. Itu cara menyiasati di kondisi sulit. Kalau selama pelatihan hanya dua paket, bagaimana caranya pelatihan menjadi empat paket, caranya dengan berjejaring. Saya yakin Bapak/Ibu mampu melakukannya," ujarnya.

Sebagai informasi, LK Komunitas adalah suatu unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan komunitas lainnya.

BLK ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi/keahlian guna memberikan keterampilan kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat di sektiar lembaga, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau mendorong untuk berwirausaha   

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana akan membangun dua Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas untuk bidang perfilman. Alokasi anggaran yang disiapkan yakni Rp 1 miliar untuk masing-masing BLK, atau total sekitar Rp 2 miliar.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berpikir bahwa keberadaan BLK komunitas perfilman penting untuk melatih dan membina para pekerja seni, khususnya yang bergerak di industri film.

"Kami sudah punya balai-balai, jadi yang dibutuhkan mungkin peralatannya, instrukturnya. Terserah mereka (pegiat industri film), tapi yang kami tawarkan komunitas perfilman," ujar Ida di Gedung Kemnaker, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurut dia, alokasi anggaran Rp 1 miliar bakal digunakan untuk pembangunan, peralatan, program pelatihan, beserta instrukturnya. Sementara beban biaya untuk pengadaan lokasi diserahkan kepada asosiasi pelaku film.

Ida menambahkan, Kemnaker beserta pelaku film telah sepakat bahwa peningkatan kompetensi memang sangat dibutuhkan. "Ini lembaga pelatihan. Kita akan tingkatkan kompetensi," ungkapnya.

Sementara itu, aktor film yang juga menjadi anggota Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Reza Rahadian berharap, kehadiran BLK perfilman dapat bantu melatih para pekerja di industri terkait tanpa dikenai biaya.

"Mudah-mudahan pelatihannya gratis dan sistemnya seperti scholarship lah. Jadi harus lulus uji dulu, mungkin ada beberapa persyaratan (untuk bisa masuk BLK)," ujar Reza.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mengeluarkan pembaharuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perfilman. Ada 10 penambahan dalam SKKNI di bidang perfilman, dari sebelumnya 4 poin kini menjadi 14 poin.

Dalam acara tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono serta beberapa pelaku film papan atas Tanah Air, seperti Christine Hakim, Reza Rahadian dan Marcella Zalianty.

Ida mengakui, meski saat ini perfilman menjadi salah satu industri yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, namun pemerintah cukup optimis upaya pemulihan pada sektor industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya di Innovation Room Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan, SKKNI memiliki tiga peran strategis. Pertama, memberi arah yang jelas dalam perancangan program diklat berbasis kompetensi, sehingga penyelenggaraan diklat untuk tenaga kerja di industri perfilman dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kedua, memberikan acuan dan ukuran yang jelas, dalam penyusunan materi dan metode uji kompetensi sehingga pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi untuk para pekerja di industri perfilman dapat dilakukan secara obyektif, terukur dan terjamin mutunya.

Ketiga, memberi acuan dalam membangun kerjasama saling pengakuan sertifikasi kompetensi kerja dengan negara lain, sehingga memudahkan pembuatan MoU atau MRA baik secara bilateral maupun multilateral.

Lebih lanjut, Ida berharap agar SKKNI di bidang perfilman yang diserahkan dapat diimplementasikan, baik di lembaga diklat, dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang perfilman serta pengembangan SDM di bidang perfilman.

"Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi pembangunan SDM berkualitas, unggul dan berdaya saing," ujar Ida.