Sukses

Kuota Gas Elpiji 3 Kg Kerap Habis Akibat Banyak Dikonsumsi Warga Mampu

Kelangkaan gas elpiji 3 kg menjadi masalah klasik yang selalu timbul setiap tahun.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sejatinya menyediakan gas elpiji 3 kilogram (kg) bagi warga tak mampu. Namun disayangkan hingga hari ini masih banyak kelompok masyarakat mampu yang memakainya.

Dampak dari ini, kuota gas elpiji 3 kg kerap habis di tengah jalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan. Warga tak mampu pun akhirnya dirugikan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, kelangkaan gas elpiji 3 kg menjadi masalah klasik yang selalu timbul setiap tahun. Ini terjadi karena, gas yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin, justru digunakan kelompok masyarakat mampu.

“Masyarakat mampu, masih banyak kedapatan mengunakan elpiji ukuran tiga kilogram. Ini juga terjadi karena disparitas harga dengan elpiji non subsidi yang masih besar,” ujar dia, Rabu (5/7/2020).

Masyarakat mampu pun diminta tidak menggunakan gas elpiji 3 kg, karena merugikan kelompok masyarakat lain dan juga para pedagang kecil yang memang lebih berhak mendapatkannya.

 

Saksikan video di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kuota

Jika kelompok masyarakat mampu masih bandel menggunakan gas elpiji 3 kg maka bisa dipastikan kuota yang ditetapkan BPH Migas, akan jebol. Pada akhirnya, justru memberatkan Pertamina dan keuangan negara.

“Setiap kali over, maka ini menjadi tanggungan Pertamina. Sementara ketika kuota jebol dan terpaksa ditambah oleh Pertamina, belum tentu juga diganti pemerintah karena masih perlu dihitung selisihnya dan tergantung audit BPK," jelas dia.

Yang pasti, ia berharap masyarakat juga tidak panik, karena Pertamina juga selalu bergerak cepat jika terjadi kelangkaan. Meski begitu, ia mendorong masyarakat beralih ke produk-produk gas lain milik Pertamina terutama non subsidi.

"Pertamina saya kira pasti sigap dengan melakukan operasi pasar untuk daerah yang terjadi kelangkaan sampai kondisi normal kembali," ujar dia.

Dia memperkirakan jika beban supsidi naik terus, akan menyebabkan beban kekuangan negara bisa terganggu. Apalagi, ditambah saat ini 70 persen elpiji masih impor. Jika subsidi terus, maka defisit transaksi berjalan akan semakin tinggi.

“Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg dimana salah satunya adalah distribusi tertutup. Ini lebih jelas asalkan datanya beneran tepat sasaran. Jangan sampai ada kesalahan data," ungkap dia.