3.300 Pesantren akan Contoh Penerapan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah hingga 2024

Pondok pesantren Al Fatah Temboro Magetan (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengembangkan Pondok Pesantren sebagai replikasi implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kebijakan ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah terhadap peningkatan keuangan inklusif, termasuk inklusi keuangan syariah.

“Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud nyata bentuk adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir dalam acara peluncuran replikasi ekosistem tersebut, Jumat (7/8/2020).

Untuk tahap awal, kegiatan ini dilakukan di pondok-pondok pesantren mitra Bank BNI Syariah dan Barisan Ulama Muda Indonesia (BUMI). Bentuk replikasi yang dimaksud seperti implementasi QRIS dan kartu santri digital.

Ke depan, juga akan dilakukan uji coba transaksi keuangan santri/santriwati pondok pesantren secara biometrik dengan layanan syariah LinkAja melalui platform iPesantren.id.

“Indonesia sangat berpotensi dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Program ini diharapkan dapat terlaksana hingga kepada 3.300 pondok pesantren pada tahun 2024,” ujar Iskandar.

Potensi 28.194 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, disertai besarnya jumlah penduduk muslim merupakan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui implementasi ekosistem.

“Implementasi ekosistem yang dimaksud yaitu melalui edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah bagi UMK sekitar pondok pesantren dan UMK binaan pondok pesantren, pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, serta kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah mendukung halal value chain,” tutur Iskandar.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Tonton Video Ini

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa didampingi Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz meninjau kesiapan menghadapi normal baru di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/6).

2 dari 2 halaman

Dukungan Dewan Kerajinan Nasional

Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi Universitas Mataram, Lombok, NTB. (Foto: Setwapres) — Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Setwapres)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Indonesia Hj. Wury Ma’ruf Amin menyatakan, edukasi dan literasi keuangan syariah adalah salah satu bagian dari Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.

“Dewan Kerajinan Nasional akan mendukung UMK pengrajin di Indonesia, untuk bangkit menghadapi pandemi Covid-19 ini, dengan senantiasa bersinergi bersama Pemerintah dan lembaga keuangan syariah termasuk Bank BNI Syariah,” lanjutnya.

Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan Bank BNI Syariah Iwan Abdi juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program ini. “Kami akan dukung dengan solusi produk dan layanan perbankan syariah yang kami miliki,” ujarnya.

Sebagai informasi, program ini merupakan sinergi antara Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian bersama Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta Lembaga Keuangan Syariah (LKS).