KKP Kucurkan Rp 5 Miliar untuk Pengembangan Tambak Udang di Kota Baubau

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mendukung rencana pengembangan kawasan industri perikanan, budidaya, dan wisata bahari di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Pengembangan kawasan terintegrasi ini bertujuan menyiapkan sektor kelautan dan perikanan sebagai bantalan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

"Daerah ini sudah sejak lama saya ingin kesini. Kita harus perkuat di sektor ini, kita ubah medan perangnya (melawan Covid-19) ke laut, kita bisa jadi pemenang," tegas dia dalam pernyataannya, Jumat (7/8).

Menurutnya, negara memiliki tiga instrumen pendanaan untuk mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di Kota Baubau. Instrumen pertama yakni melalui dana APBN.

Selanjutnya melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta yang terakhir dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Tolong dicatat saja, saya komitmen pak, saya bantu," imbuhnya.

Tak hanya itu, Menteri Edhy juga langsung menugaskan masing-masing direktorat di kementeriannya untuk mengkaji program apa yang bisa masuk dalam rencana pengembangan di Baubau.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya misalnya, diminta untuk fokus pada pengembangan budidaya rumput laut dan satu komoditas ikan. Kemudian Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) diminta untuk mengkaji dari sisi kawasan konservasi di Baubau.

"(Ditjen) Tangkap nanti tolong dari yang diusulkan ini dikaji," katanya.

Adapun sejumlah rencana yang diusulkan yakni pengembangan kawasan industri perikanan terpadu di sepanjang pesisir Wameo, Tarafu dan Bonebone.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri KKP Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat Susi Pudjiastuti tahun 2016. Dalam praktiknya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi eksportir.

2 dari 3 halaman

Rencana Pengembangan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan 500 ekor benih patin kepada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Cipulir, Jakarta Selatan. (Cok KKP)

Selanjutnya rencana usulan 2021 di kawasan industri perikanan meliputi pengadaan cold storage untuk menunjang operasional pangkalan pendaratan ikan (PPI) Wameo. Lalu, dukungan sarana dan prasarana (sarpras) untuk budidaya laut, air tawar dan air payau.

Sementara itu, Direktur BLU LPMUKP, Syarif Syahrial mengaku baru saja menyetujui pencairan dana BLU sebesar Rp5 miliar untuk pengembangan tambak udang vaname seluas 5 hektare di Kota Baubau. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan survei terkait usulan revitalisasi pabrik es di PPI Wameo.

"Sudah bisa jalan ini pak, satu dulu nanti berkembang, ini berhasil kita tambahin lagi," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Mimpi Menteri Edhy, Jadikan Indonesia Negara Penghasil Kerapu Nomor 1 Dunia

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring. (Foto: KKP)

Sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia sangat besar. Ikan, udang, kepiting, lopster termasuk kerapu. Maka tak heran jika Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil ikan kerapu nomor satu dunia.

"Ke depan kita ingin Indonesia sebagai pusat kerapu dunia. Kita punya ikan kerapu tikus. Dan juga di Bank Genetik Ikan (BGI) Indonesia kita tercatat sudah hampir 2000 jenis ikan terdata," kata dia dalam launching Buku Besar Maritim Indonesia (BBMI) dan Bank Genetik Ikan (BGI) Indonesia di Kantornya, Jumat (7/8/2020).

Edhy mengatakan, ikan kerapu merupakan hasil laut yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sebab harga jual kerapu kondisi hidup di dalam negeri dibanderol Rp 150 ribu. Apalagi, Indonesia telah mampu membudidayakan jenis ikan bernilai jual tinggi tersebut.

"Kita sudah mampu budidaya. Bahkan proses pemijahan ya pak, walau jumlahnya belum banyak," imbuh dia.

Namun, potensi tersebut masih belum dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah. Salah satunya diakibatkan oleh regulasi terkait pelarangan pengangkutan ikan hidup termasuk kerapu yang dianggap tidak ramah bagi pengembangan bisnis kerapu di Tanah Air.

"Kita ketahui harga ikan kerapu hidup di dalam negeri saja bisa mencapai Rp 150 ribu. Nah, kalau mati jadi Rp 25 ribu. Artinya kita 50 persen," jelas dia.