Pemerintah Dinilai Lambat Implementasikan Sertifikasi Halal

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris FPKS DPR RI, Ledia Hanifa menyebut lambatnya respon pemerintah terkait sertifikasi halal membawa pada implikasi yang lebih rumit di masa sekarang.

Mulanya, RUU mengenai sertifikasi produk halal ini digagas pada 2006 dan baru ditetapkan pada 2013 sebagai Undang-undang dengan Ledia sebagai ketua panja. Undang-ungang ini, kata Ledia, dimaksudjkan untuk memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat, utamanya muslim.

“Hulunya adalah bagaimana memberikan jaminan produk halal bagi seluruh rakyat indonesia terutama bagi yang muslim. Itu yang menjadi hal paling penting. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah sosialisasi, itu kewajibannya ada di Kementerian Agama, tapi itu tidak dilakukan,” kata Ledia dalam diskusi daring, sabtu (8/8/2020).

Kedua, lanjut dia, ketika UU tersebut sudah ada, Pemerintah juga lambat dalam implementasinya. Menurutnya, dalam tempo 2 tahun seharusnya Peraturan Pemerintah terkait sertifikasi produk halal ini sudah ada.

“PP 31 itu baru tahun 2019, 5 tahun (dari ditetapkannya UU pada 2013) baru keluar, padahal ini kan sangat berkaitan,” imbuh dia.

“Kalau mau diterapkan 5 tahun sejak Undang-Undang ditetapkan maka harus ditarik mundur, kan logikanya begitu. Tapi kenyataanya baru terjadi di 2019. Gimana nggak kusut coba?," lanjut dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: