Kemenkeu: Pandemi Corona Percepat Transformasi Digital di Indonesia

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara saat Seminar Reformasi Pajak di Jakarta, Senin (30/10). Seminar ini mengupas isu-isu yang mewarnai kelanjutan proses reformasi di bidang perpajakan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pandemi Virus Corona mempercepat transformasi digital di Indonesia. Sebab, pandemi virus baru tersebut membuat sejumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan secara tatap muka berpindah menjadi online atau digital.

"Yang kita sadari Covid-19 mempercepat transformasi kita. Kalau mau refleksi di berbagai macam tempat pemerintah pusat dan pemda bisanya jargon transformasi digital sudah kita dengungkan beberapa tahun tapi kemudian maju-maju, tapi majunya secukupnya tetap logika kerja lama mendominasi," ujarnya, Jakarta, Rabu (12/8).

Suahasil mengatakan, tekanan dari pandemi Virus Corona ini tidak hanya terjadi pada bidang kesehatan tetapi di berbagai bidang kehidupan baik kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial. Salah satunya penerapan pembatasan sosial berskala besar yang memiliki dampak pada kehiudapan ekonomi Indonesia.

"PSBB yang pertama kali diluncurkan sekitar Maret itu memberikan kita batasan-batasan yang kita kenal dengan sebutan work from home, school from home dan juga beribadah dari rumah. Pembatasan-pembatasan sosial tersebut akhirnya memiliki dampak kepada kehidupan ekonomi kita," kata Suahasil.

Kini, kata Suahasil, transformasi digital merupakan agenda sentral di dalam tata kelola reformasi baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, harus ada pedoman penting dalam menjalankan transformasi digital yang baik dan benar agar tercapai tujuan positif dari keharusan digitalisasi.

"Karena itu saya ingin menyampaikan, bahwa ini merupakan tugas kita bersama. Untuk mendorong dan kemudian memikirkan dengan betul-betul seperti apa transformasi digital yang harus kita rumuskan dan kemudian kita jalankan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden tetap ingatkan agar tidak berpuas diri, karena tantangan kedepan semakin kompleks, mengingat era digitalisasi.

2 dari 3 halaman

Potensi Digitalisasi Pasar Indonesia Capai USD 125 Miliar di 2025

Halal Park Senayan — Pengunjung melihat produk UMKM dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI saat Launching Halal Park di Senayan Jakarta, Selasa (16/4). Halal Park yang akan bertransformasi menjadi Halal Distrik didesain menjadi ekosistem bagi pelaku industri gaya hidup halal di Tanah Air. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi potensi digitalisasi untuk pasar Indonesia di 2025 mencapai USD 125 miliar, yang bisa dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“Kita berharap pelaku UMKM bisa memanfaatkan digitalisasi karena digitalisasi ini potensinya luar biasa, yang mana tahun 2025 ini untuk pasar di Indonesia market digitalisasi bisa mencapai USD 125 miliar,” kata Airlangga dalam Seminar Virtual "Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia,” Selasa (11/8/2020).

Lanjut Airlangga, dimana Pemerintah dalam merespon dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian Indonesia termasuk UMKM sudah memberikan berbagai stimulus, agar UMKM tidak mengalami kesulitan cash flow.

“Presiden telah menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2020 terkait berbagai stimulus yang diberikan, dan juga pemerintah membentuk komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terutama untuk menangani masalah perekonomian secara extraordinary,” ujarnya.

Beberapa stimulus lainnya sudah dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat, di samping untuk mengendalikan covid-19 ini.

Tertuang dalam Perpres tersebut, terdiri dari perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, insentif dunia UMKM Rp 123,46 triliun, dunia usaha Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53 triliun di mana untuk mensupport BUMN untuk pengembangan infrastruktur, K/L Rp 106,11 triliun.

Selain itu, Airlangga menambahkan Pemerintah telah mendorong penggunaan barang-barang di dalam negeri antara lain Gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk pelaku usaha mikro agar semakin produktif.

“Gerakan nasional bangga buatan Indonesia itu untuk mendukung digitalisasi yang ditargetkan 2 juta UMKM. Kemudian Kemenparekraf, UMKM dan LKPP sedang mendorong pembelian produk UMKM melalui aplikasi, e-katalog UMKM untuk pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Pungkas Arilangga, berbagai kebijakan Pemerintah yang diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk bangkit dan berharap perekonomian Indonesia semakin baik di kuartal III dan IV dan seterusnya.

3 dari 3 halaman

Digitalisasi Permudah UMKM Dapat Akses Kredit

Berburu Aneka Produk di UMKM Export BRILian Preneur 2019 — Pengunjung melihat kerajinan dalam pameran UMKM Export BRILian Preneur 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Di sini pengunjung bisa berkonsultasi seputar bisnis, branding, packaging, perizinan ekspor, hingga perizinan sertifikasi halal. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan lewat digitalisasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lebih mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Hal ini karena jarak digital dari kesehatan UMKM akan dapat ditelusuri lebih komprehensif.

“Digitalisasi ini kemudahan UMKM dalam mengakses pembiayaan karena digital record kesehatan usaha akan memberikan kemudahan mereka mendapatkan pinjaman,” kata Teten dalam dalam Konferensi Pers Kolaborasi dan Sinergi Program dan Kegiatan Kemenkop UKM dengan Platform Medsos, Rabu (29/7/2020).

Selain itu, Teten menilai digitalisasi ini penting untuk memperluas pasar UMKM. Bukan hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Untuk itu, peran teknologi digital menjadi sangat diperlukan.

Di sisi yang lain, transparansi dari praktek digitalisasi UMKM dapat meningkatkan kepercayaan investor. “Bisnis proses menjadi lebih efisien, akuntabel dan itu penting bagi UMKM untuk mendapatkan investasi yang besar,” disebut Teten.