Percepat Pemulihan UMKM, Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Dana Stimulus

Liputan6.com, Jakarta - Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu segmen yang mengalami perlambatan paling dalam saat pandemi Covid-19. Pemerintah dan perbankan diminta untuk lebih menggencarkan sosialisasi stimulus pembiayaan agar mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sektor tersebut.

Merujuk data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit UMKM per Juni 2020 melambat menjadi -0,4 persen secara year on year (YOY) dengan nilai realisasi kredit Rp 1.015,4 triliun.

Posisi ini juga melambat kalau dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya yang sempat tumbuh 1,4 persen YOY. Namun, sebenarnya hanya sektor usaha menengah saja yang mengalami kontraksi -4,6 persen secara tahunan menjadi Rp424,3 triliun di bulan Juni 2020. Segmen menengah memang terbilang dominan bila dibandingkan dengan segmen mikro dan kecil.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Ina Primiana mengatakan bahwa pemerintah dan perbankan telah cukup maksimal mendorong pemulihan ekonomi di sektor UMKM, walau belum secara sempurna. Sebetulnya pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap UMKM yang cukup besar, tetapi penyerapannya baru 30 persen dari anggaran pemerintah yang sebesar Rp123 triliun.

“Perlu didorong kembali agar penyerapan tidak berjalan lamban. Di satu sisi UMKM butuh dana di sisi lain perbankan tersedia dana. Perlu dicari cara bagaimana mempertemukan supply dan demand ini,” ujar Ina, Selasa (18/8/2020).

Ina menilai, pemerintah perlu melakukan pendekatan dan sinergi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk melakukan percepatan (penyaluran).

“Mungkin ada UMKM yang belum tahu PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), karena banyaknya program pemerintah sehingga UMKM tidak mengerti. Jadi perlu digencarkan sosialisasi program-program stimulus untuk UMKM agar tinggi serapan dananya.”

Dia menuturkan perlu dipersiapkan pula cara-cara efektif di daerah dalam penyaluran dana sehingga tidak menimbulkan klaster penyebaran COVID-19. Perlu ada perbaikan data UMKM di tingkat provinsi dan kabupaten kota sehingga pelaku UMKM tidak harus mendaftar secara fisik untuk menghindari kerumunan.

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Jumat (14/8) menegaskan dukungannya untuk UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan dan penempatan dana di perbankan.

Menurut Ina, pemerintah dapat membantu pelaku UMKM bertemu dengan pasar yang lebih luas. Sebab pelaku UMKM tidak hanya sekedar membutuhkan bantuan fiskal melainkan akses pasar. Perlu ada dukungan yang mempertemukan demand produk UMKM, misalnya dengan pemerintah, pelaku usaha besar dan BUMN.

Kepercayaan terhadap produk UMKM perlu ditingkatkan dengan terus menerus memperbaiki kualitas agar dapat bersaing dengan produk impor. Pemerintah harus memberi kepercayaan dan tempat pada produk UMKM agar dapat memenuhi pasar domestik serta diutamakan dalam belanja pemerintah, BUMN dan usaha besar.

Ina menambahkan, perbankan seperti Himbara dapat bekerja sama dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dengan skema channeling, dengan menggunakan data platfom e-commerce yang ada di Indonesia.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: