Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini, mengkritisi kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah selama ini di sektor kesehatan belum cukup mencerminkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi.
"Selain pemerintah tidak menyadari bahwa ini gagal tidak dirubah kebijakannya. Tetapi tetap mengatakan bahwa saya ketemu satgas, ketemu teman-teman kita prioritas kesehatan hanya ngomongnya saja, tetapi tidak tercermin dalam kebijakan," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Baca Juga
Dia mencontohkan, salah satu persoalan kurang serius adalah masalah anggaran untuk kesehatan. Di mana sebelumnya sektor tersebut dianggarkan mencapai Rp 75 triliun, namun hanya terserap 1,5 persen. Kondisi itu membuat Presiden Joko Widodo marah.
Advertisement
"Sekarang (anggaran kesehatan) Rp87 triliun dibandingkan Rp 700 triliun itu sangat kecil dan juga itu adalah anggaran Rp87 triliun sudah tahun-tahun sebelumnya dilakukan. Jadi bukan spesial. Tidak hanya itu yang naif lagi satgas mengatakan bahwa selain Rp 700 triliun kita juga punya didaerah Rp 700 triliun juga untuk covid ngawur," kata dia.
Dia menekankan anggara Rp 700 triliun itu merupakan DAU dan DAK yang sudah 80 persen dipakai untuk rutin. Sehingga dananya sudah habis dan tidak bisa dipakai.
"Jadi temen-temen tim di tim ujung tombak ini tidak teknokratis peta situasi dari anggaran peta situasi lapangan pun tidak dikenali. sehingga mengatakan anggaran itu untuk covid. Jadi lapangannya tidak mengenali apalagi menyelesaikan masalah lapangan ini kritik saya jadi berat kita tidak berharap banyak mudah-mudahan ada perubahan," jelas diam
Dia berharap, pemerintah bisa menyelesaikan masalah selama ini menjadi kendala. Bahkan menurut riset dilakukan dirinya tim ujung tombak ini tidak teknokratis, dan banyak sisi negatifnya.
"Selain tidak menyadari bahwa ini gagal dan tidak merasa perlu ada perubahan, kan kalau tidak sadar kalau ini salah kurang berhasil kan harus diubah ini tidak menganggap ini berhasil," tandas dia.
Dwi Aditya Putra
Merdeka.com
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Jokowi: Anggaran Kesehatan 2021 Rp 169,7 T, Salah Satunya untuk Pengadaan Vaksin
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp 169,7 triliun untuk anggaran kesehatan pada 2021. Jokowi menyebut anggaran tersebut termasuk untuk pengadaan vaksin.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/8/2020).
"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN, diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk pengadaan vaksin," jelas Jokowi.
Tak hanya itu, anggaran kesehatan disiapkan untuk meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Kemudian, untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
"Serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi," ucap Jokowi.
Advertisement