KKP Bina UMKM Kelautan dan Perikanan Lewat Pasar Laut Indonesia

“Selanjutnya kami laporkan kesiapan pelaksanaan sistem resi gudang ikan hasil kerjasama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan, perbankan, asuransi, PT KBI dan BUMN perikanan.

“Di mana sistem resi gudang ini akan menjadi instrumen untuk menjaga ketersediaan ikan di dalam negeri dan kestabilan harga dengan mekanisme tunda jual,” ujarnya.

Nilanto menjelaskan, terkait skema resi gudang ikan ini diharapkan dapat membantu nelayan dan pembudidaya mendapatkan posisi tawar harga yang lebih baik, dan jaminan penyerapan ikan yang dihasilkan.

Dirinya menyampaikan penerapan sistem resi gudang untuk komoditi perikanan telah siap dilaksanakan di 15 gudang, yakni 11 gudang itu milik BUMN perikanan PT Perinus yang ada di Bacan, Sorong, Ambon, Gorontalo, Benoa, Sidoarjo, Timika, Muara Baru, Talaud Makassar dan Bitung.

Selanjutnya 2 gudang lagi milik BUMN Perikanan Perum perindo di Brondong Jawa Timur, serta 2 gudang milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Koperasi nelayan di Makassar dan Kendari.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan, dengan beberapa Mitra platform digital yaitu TaniHub Grup, Aruna Go-jek, dan Grab.

Demikian dua program ini juga didukung oleh Kementerian-Kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator kemaritiman dan investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan.