Dukung Kelistrikan Ibu Kota Baru, Pembangunan 2 Transmisi di Sulbar Dipercepat

Pembangunan Transmisi Listrik di Sulawesi Selatan (dok: Nurseffi Dwi)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) terus mengejar pembangunan dua jaringan transmisi bertegangan 150 kV di Sulawesi Barat (Sulbar), yakni jaringan transmisi 150 kV Mamuju–Topoyo dan Topoyo–Pasangkayu.

General Manager PLN UIP Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) I Putu Riasa mengatakan, percepatan pembangunan ini dilakukan sebagai upaya mempersiapkan Sulbar dan Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai provinsi penyangga bagi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.

"Sisi barat Pulau Sulawesi dan Kalimantan Timur hanya dipisahkan oleh Selat Makassar. Ke depannya, tentu Sulbar dan Sulteng akan menjadi penyangga bagi Ibu Kota Baru yang berada di Kalimantan Bagian Timur. Industri, bisnis dan pusat pemerintahan yang akan hadir di sana tentu membutuhkan pasokan listrik yang memadai. Oleh karena itu kami tengah siapkan dari sekarang," terangnya, Kamis (20/8/2020).

Kedua jaringan transmisi yang memiliki lintasan sepanjang 181 Km ini juga dibangun dalam rangka meningkatkan keandalan dan pasokan listrik bagi Kota Palu dan sisi barat Sulteng pasca dilanda bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 2018 silam.

Tak hanya itu, beberapa tapak tower pada sistem kelistrikan Sulteng yang ada saat ini, Jaringan Transmisi Poso-Sidera, berada dalam kondisi rawan terkena abrasi sungai. Ditambah dengan akses yang sulit untuk dilakukan pemeliharaan, maka kehadiran kedua jaringan transmisi tersebut akan menjadi back up guna menjaga pasokan listrik yang andal bagi Sulteng.

"Walaupun kondisi pandemi, kami terus berupaya merampungkan pembangunan dua jalur transmisi ini karena saat ini sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah hanya di suplai dari Poso. Sehingga suplai listrik dari arah selatan Sulawesi sangat dibutuhkan," ungkap Putu.

Puti berharap, proyek ini bisa rampung pada September 2020. Kedua jaringan yang memiliki 534 total tower itu disebutnya juga akan meningkatkan kualitas tegangan di Mamuju Tengah, mengingat kondisi tegangan yang tersedia saat ini masih sering drop ketika mencapai beban puncak.

"Progres fisik rata-rata dari kedua pembangunan ini sudah mencapai 80 persen. Walaupun di beberapa lokasi masih terdapat sedikit kendala sosial, kami berharap itu tidak mengganggu jalannya pekerjaan ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas sinergitas masyarakat dan Forkopimda yang telah dan terus aktif mendukung kelancaran pembangunan ini," tuturnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Baru-baru ini masyarakat mengeluhkan tagihan listrik. Pasalnya masyarakat merasa jika tagihan listrik dirasa mulai naik dan membengkak.

2 dari 3 halaman

Subsidi Listrik Diperpanjang hingga Desember 2020, Simak Rinciannya

20170518-cegah tagihan listrik-rumahcom-boy — Harus diakui, pengeluaran paling besar untuk biaya operasional rumah Anda adalah tagihan listrik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan adanya penambahan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga, UMKM, Sosial, Industri, dan Bisnis hingga Desember 2020.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan KESDM Hendra Iswahyudi mengatakan sebelumnya pemerintah memberikan subsidi listrik untuk April-Juni 2020, namun diperpanjang hingga September, dan diperpanjang lagi hingga Desember 2020.

“Kenapa bertahap diperpanjangnya? tentu saja disesuaikan dengan kajian yang ada dampak ekonominya termasuk kondisi keuangan negara, sehingga sampai hari ini Pemerintah berkomitmen memperpanjang hingga 9 bulan,” kata Hendra dalam webinar Stimulus Keringanan Tagihan Listrik, Selasa (18/8/2020).

Lanjutnya, menurut data dari 24,16 juta pelanggan Rumah Tangga R1/450 VA dan 7,72 juta pelanggan R1/900 VA bersubsidi diperkirakan besaran tambahan subsidi selama 9 bulan sebesar Rp 12,18 triliun.

Sementara untuk UMKM pemerintah memberikan listrik gratis selama 6 bulan mulai dari Mei-Oktober 2020. Kemudian Pemerintah memperpanjang subsidi tersebut hingga Desember 2020.

“Memang tidak begitu besar karena secara pelanggan hanya ada 501 ribu pelanggan bisnis 450 VA dan kurang lebih 433 pelanggan industri 450 VA, dengan perkiraan besaran tambahan subsidi selama 8 bulan tidak begitu besar hanya Rp 151 miliar,” ujarnya.

Menurutnya meskipun jumlah pelanggan UMKM tidak terlalu banyak, namun dampaknya signifikan. Sehingga perlu mendapatkan dukungan untuk keberlanjutan bisnisnya.

Sedangkan dari 1,26 juta pelanggan sosial, bisnis, industri dan layanan khusus, Pemerintah memperkirakan besaran tambahan subsidi listrik sebesar Rp 3,07 triliun.

3 dari 3 halaman

Subsidi Rekening Listrik Minimum Berlaku Mulai Juli hingga Desember 2020

PLN Cek Langsung Meteran Rumah Warga — Petugas PLN melakukan pencatatan meteran listrik di rumah warga kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (30/6/2020). PLN memastikan seluruh petugas dikerahkan mencatat ke rumah pelanggan pascabayar untuk digunakan sebagai dasar perhitungan tagihan listrik bulan Juli 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah memperpanjang stimulus beruka keringanan tagihan listrik hingga Desember 2020 untuk beberapa pelanggan. Selain subsidi listrik, pemerintah juga menggulirkan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen bagi pelanggan sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus.

Pembebasan ini, berlaku bagi pelanggan di masing-masing golongan dengan daya di atas 1.300 VA (40 jam nyala). Ketentuan rekening minimum bagi pelanggan golongan layanan khusus disesuaikan dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL).

“Ada satu KWh tertentu atau jam tertentu setiap pelanggan itu pakai atau tidak pakai, mereka diwajibkan bayar minimum 40 jam. Tapi tidak termasuk yang layanan khusus. Layanan khusus itu berapa jam-nya disepakati dengan perjanjian khusus antara PLN dan pelanggannya,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam Konferensi Pers : Stimulus Keringanan Tagihan Listrik, Selasa (11/8/2020).

Secara rinci, subsidi rekening minimum ini merupakan selisih ketentuan dari PLN dan waktu sebenarnya yang dihabiskan oleh pelanggan. Dalam hal ini, ketentuan PLN yakni 40 jam. Jika pelanggan menggunakan listrik di bawah 40 jam, maka selisihnya yang akan dibayarkan pemerintah kepada PLN hingga mencapai tagihan rekening minimum.

Sementara pembebasan biaya beban atau abonemen diberlakukan bagi pelanggan golongan sosial dengan daya mulai dari 220 VA, 450 VA, dan 900 VA. Untuk golongan bisnis dan industri yakni dengan daya 900 VA.

“Negara hadir melalui pemerintah untuk membantu mereka membebaskan ketentuan rekening minimum, dan biaya beban ini untuk dibebaskan smeentar adan diberikan selama 6 bulan, terhitung Juli hingga Desember,” kata Rida.

Meskipun kebijakan ini ditetapkan pada 3 Agustus 2020, Rida menjelaskan implementasinya tetap melanjutkan bulan berjalan. Hal ini karena kebijakan yang dimaksud dihitung sejak Juli hingga Desember 2020.

“Juli sudah lewat, nanti pada saatnya akan diatur dengan teman-teman PLN yaitu dengan kompensasinya terhadap tagihan Oktober dan seterusnya. Intinya tidak ada transfer uang antar pelanggan listrik dan PLN, tapi nanti diperhitungkan ke dalam tagihan masing-masing pelanggan,” jelas Rida.